Tulungagung (Antara Jatim) - Belasan aktivis yang tergabung dalam Persekutuan Penegak Transparansi (Pemtrans) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, membagikan salinan surat peraturan bupati (perbup) Nomor 28 tahun 2014 tentang jaminan pendanaan pendidikan ke sejumlah sekolah unggulan di daerah tersebut, Kamis. Koresponden Antara di Tulungagung melaporkan, aksi yang dilakukan pukul 06.30 WIB, 09.00 WIB dan 12.00 WIB itu sempat menarik perhatian warga karena dilakukan bertepatan menjelang pertemuan wali murid baru di SMP Negeri 1 Tulungagung. Para aktivis membagikan ratusan salinan perbup kepada para murid, orang tua/wali siswa, serta masyarakat umum yang melintas di depan sekolahan. "Kami hanya ingin memberi kesadaran warga bahwa sudah ada peraturan bupati yang melarang pungutan yanh menyebabkan biaya pendidikan mahal di Tulungagung," kata Koordinator aksi Pemtrans, Cahyo Kurniadi. Setidaknya ada enam sekolah favorit/unggulan di Tulungagung yang menjadi sasaran aksi, yakni SMA Negeri 1 Kedungwaru, SMA Negeri 1 Boyolangu, SMA Negeri Gondang, SMP Negeri 1 Tulungagung, SMP Negeri 2 Tulungagung, serta SMP Negeri 1 Kedungwaru. Isu biaya pendidikan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tulungagung menarik perhatian sejumlah pihak di daerah tersebut, karena banyak dikeluhkan wali murid. Terutama di sejumlah sekolah unggulan, beban biaya pendidikan yang harus dibayar setiap murid baru ditaksir rata-rata mencapai jutaan rupiah. Cahyo mencontohkan tarikan biaya pendidikan untuk iuran wajib SPP, iuran wajib kegiatan pendidikan dan sumbangan pembangunan di SMA Negeri 1 Boyolangu yanh totalnya rata-rata mencapai Rp4,3 juta per siswa. Menurut dia, besaran pungutan itu sangat membebani wali murid karena bertentangan dengan Perbup nomor 28 tahun 2014 tentang jaminan pendanaan pendidikan.(*)
Belasan Aktivis Tulungagung Sebar Perbup Jaminan Pendanaan Pendidikan
Kamis, 21 Agustus 2014 12:38 WIB