KPU Bantah Pilpres di Bangkalan Curang
Senin, 14 Juli 2014 20:28 WIB
Bangkalan (Antara Jatim) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan, Jawa Timur, membantah pelaksanaan Pemilu Presiden 9 Juli 2014 berlangsung curang, sebagaimana tudingan tim pemenangan pasangan capres/cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Tidak benar ada kecurangan dan sampai saat ini belum ada laporan terkait tudingan kecurangan itu, ke Panwaslu Bangkalan," kata Ketua KPU Bangkalan Fauzan Djakfar, Senin.
Bantahan itu disampaikan KPU Bangkalan, menyusul adanya rilis yang disampaikan tim pemenangan pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menyebutkan telah menemukan adanya kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang.
Fauzan Djakfar menjelaskan, pelaksanaan pemilu di Bangkalan sudah sesuai proses dan tidak ada saksi yang memprotes saat pelaksanaan penghitungan di tempat pemungutan suara (TPS) maupun rekapitulasi di tingkat desa, yakni panitia pemungutan suara (PPS).
Penyelenggara pemilu di tingkat desa dan kecamatan sudah bekerja keras menyukseskan pelaksanaan pilpres, termasuk mendalami tahapan pelaksanaan pilpres sejak pemungutan suara hingga saat ini.
Oleh karenanya, Fauzan meminta agar semua pihak tidak melontaskan pernyataan tanpa bukti yang bisa memicu terjadinya situasi dan kondisi pemilu yang tidak kondusif.
"Jadi kepada masing-masing tim sukses, tolong jangan intimidasi kami. Kami sedang bekerja keras dalam pilpres kali ini, dan kami masih akan menggelar rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Karena rekapitulasi tingkat PPK sudah selesai," katanya menjelaskan.
Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Ferry Mursyidan Baldan, dalam siaran persnya yang diterima Antara, di Jakarta, beberapa hari lalu menyebutkan ada beberapa hal yang dilaporkan masyarakat terkait dugaan kecurangan pilpres di dua kabupaten tersebut.
Pertama, dilaporkan ada tempat pemungutan suara (TPS) di Sampang maupun Bangkalan yang tidak ada sama sekali suara untuk pasangan Jokowi-JK. Artinya, pasangan Jokowi-JK mendapat nol suara.
"Ini rasa-rasanya tidak mungkin, Karena di sana, pasti ada kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memang mengusung dan mendukung pasangan Jokowi-JK," katanya kala itu.
"Selain itu ada kaum Nahdliyin yang bersimpati pada Jokowi-JK serta relawan dan Ansor. Jadi kalau suara untuk Jokowi-JK sama sekali kosong atau nol, saya kira itu mustahil. Jika muncul dugaan adanya kecurangan, wajar saja," kata Ferry.
Ferry dalam rilis itu juga mengimbau agar pejabat pemerintah harus memastikan diri bersikap netral dan tidak menjadi bagian dari kekisruhan dengan mencurangi hasil pilpres.
Pihaknya mencatat dua kabupaten di Madura itu, yakni Bangkalan dan Sampang, selalu bermasalah dalam setiap pemilihan umum, baik pilkada gubernur, pemilihan legislatif dan terakhir pilpres ini. Hal itu patut dipertanyakan ada apa sehingga potensi masalah selalu terjadi di dua wilayah tersebut.
Ia mengharapkan agar semua lembaga pemerintah, KPU, Bawaslu, tim sukses masing-masing kubu bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi dan mencermati proses rekapitulasi suara di semua tingkatan. (*)
