"ARAK" Laporkan Dugaan Korupsi Dinkes Pamekasan

Pamekasan (Antara Jatim) - Pegiat "Aliansi Rakyat Anti-Korupsi" (ARAK) Pamekasan, Jawa Timur, Senin, melaporkan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan ke kejaksaan setempat. "Dugaan korupsi di Dinkes Pamekasan yang kami laporkan adalah penyalahgunaan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) tahun anggaran 2012 untuk proyek pembangunan RSUD tipe D di Kecamatan Waru," kata juru bicara LSM ARAK, Maimun, kepada wartawan di Pamekasan, Senin. Pihaknya menemukan adanya indikasi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara dari proyek tersebut. "Kami menduga ada praktik kongkalikong antara oknum pejabat Dinkes Pamekasan dengan rekanan. Kami melaporkan dugaan penyalahgunaan dananya," tambah Maimun. Selain penyimpangan proyek pembangunan RSUD Waru, LSM Arak juga melaporkan dugaan penyimpangan dana pada program Dokter Masuk Pedesaan (Terkesan), karena berdasarkan temuan di lapangan, program itu tidak terealisasi secara optimal, sedangkan anggarannya sudah tidak ada. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam APBD, lanjut Maimun, program yang bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat itu menghabiskan anggaran Rp400 juta. "Jadi, program Terkesan ini kami laporkan juga, karena anggarannya habis, tapi programnya tidak jalan. Ini kan namanya ada manipulasi laporan keuangan," tambahnya. Menanggapi laporan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Sudiharto menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi itu dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan. "Setiap laporan dari masyarakat yang masuk pasti kami tindak lanjuti. Tapi, tentunya kami terlebih dahulu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data dan keterangan itu," ujarnya. Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD tipe D Waru, Pamekasan, merupakan salah satu kasus yang terjadi di Dinkes Pamekasan, selain kasus pembelian alat-alat kesehatan yang kini sedang ditangani aparat penegak hukum. (*)