Gambar Bupati Jember Digunakan Untuk Pemenangan Prabowo-Hatta

Jember (Antara Jatim) - Gambar Bupati Jember MZA Djalal digunakan dalam sejumlah alat peraga kampanye untuk pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Kabupaten Jember, Jawa Timur. "Kami menyebar sebanyak 1.600 baliho yang berukuran 1x5 meter dengan gambar pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta dan menyertakan gambar Bupati MZA Djalal," kata Ketua Tim Kampanye Pemenangan Prabowo-Hatta di Jember, Siswono, Kamis. Pemasangan gambar Bupati Jember dalam atribut kampanye Pilpres, lanjut dia, tidak melanggar aturan karena secara resmi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta. "Beliau menjabat sebagai Dewan Pembina PKNU di Jember, sehingga wajar memberikan dukungan sesuai dengan instruksi partai dan tidak ada salahnya gambar Bupati Jember terpampang bersama Pak Prabowo-Hatta," ucap politisi Partai Gerindra Jember itu. Bahkan, Bupati dua periode itu pernah memasang status di BlackBerry dengan tulisan "Ayo ke Prabowo" dan dikabarkan MZA Djalal juga siap menjadi juru kampanye untuk pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu tersebut. "Dalam pemasangan alat peraga kampanye Pilpres, tim pemenangan boleh menggunakan gambar tokoh di daerah setempat untuk menarik simpati masyarakat, sehingga kami menyertakan gambar Bupati Jember," katanya. Pemasangan atribut kampanye Prabowo-Hatta yang menyertakan gambar Bupati MZA Djalal tersebut menuai protes dari sejumlah pihak termasuk Sekretariat Nasional (Seknas ) Jokowi di Jember yang mempertanyakan netralitas orang nomor satu di Kabupaten Jember itu. "Semua pejabat negara termasuk pejabat daerah mempunyai hak untuk berkampanye dengan syarat harus mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara sesuai PP Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilu dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2009," kata Presidium Seknas Jokowi di Jember, Sapto Rahardjanto. Ia berharap semua pejabat negara mematuhi aturan untuk melakukan kampanye di daerah masing-masing karena hal tersebut dapat memengaruhi netralitas para pegawai negeri sipil (PNS) pada Pemilu Presiden 2014.(*)