Nasdem-PPB Tak Lolos Parlemen di Trenggalek

     Trenggalek (Antara Jatim) - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak memperoleh satupun kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, sesuai hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Senin.         "Dari BPP (bilangan pembagi pemilih) tidak bisa memenuhi, kemudian pembagian kursi sisa suara juga tidak bisa bersaing dengan partai lain, sehingga mereka tidak bisa lolos ke parlemen," kata Ketua KPU Trenggalek Padna Sunu.         Sunu tidak merinci detil perolehan masing-masing parpol. Ia hanya mengatakan, berdasar sidang pleno penetapan perolehan kursi DPRD untuk masing-masing partai politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menduduki peringkat teratas dengan memperoleh masing-masing sembilan kursi.         Sedangkan posisi di bawahnya adalah Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar yang mendapatkan lima kursi.         "Untuk yang mendapatkan empat kursi hanya satu partai, yakni Partai Gerindra. Sedangkan posisi di bawahnya lagi adalah PAN (Partai Amanat Nasional) dan Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) yang masing-masing memperoleh tiga kursi," ujarnya.         Partai dengan perolehan kursi paling sedikit adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang masing-masing hanya mendapatkan satu kursi.         Sunu menambahkan, proses penentuan perolehan kursi serta nama calon legislatif yang lolos ke DPRD Trenggalek berjalan dengan lancar.         Bahkan hingga ketuk palu, tidak ada satupun parpol dan caleg yang mengajukan protes maupun keberatan.         "Namun demikian, sebelum dilakukan proses selanjutnya, kami masih akan menunggu hingga beberapa hari ke depan, ada atau tidak peserta pemilu yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait dengan hasil ini," katanya.         Apabila ada yang mengajukan gugatan, kata dia, maka KPU Trenggalek terlebih dahulu akan mengikuti proses hukum tersebut hingga memperoleh keputusan final dari Mahkamah Konstitusi (MK). (*)