Mahasiswa Tuntut Janji Politik Pamekasan

Pamekasan (Antara Jatim) - Sekelompok mahasiswa dan pegiatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa, aksi damai menuntut Bupati Pamekasan Achmad Syafii merealisasikan tujuh janji politiknya. Massa yang mengatas namakan diri Komunitas Perlemen dan Mahasiswa Jalanan (Kopajaa) Pamekasan ini menggelar orasi, meminta Achmad Syafii menepati janji politiknya, karena menurut mahasiswa, pilihan masyarakat terhadap pasangan bupati dan wakil bupati ini salah satunya karena program yang dijanjikan sangat menggiurkan. Kala itu, pasangan Bupati Achmad Syafii dan Halil menjanjikan tujuh program yang ia sebut sebagai "Tujuh Program Aksi". Salah satunya akan memberikan honor kepada semua guru non-PNS di Pamekasan, baik di lembaga pendidikan negeri maupun swasta, setara dengan upah minimum kabupaten (UMK), yakni Rp900.000 kala itu, dan saat ini Rp1 juta. Tidak hanya berorasi, aksi damai yang digelar mahasiswa di area monumen Arek Lancor Pamekasan juga diwarnai dengan pemajangan beragam poster dan spanduk yang berisi tuntutan mereka. Antara lain bertuliskan, "Mana Janji Politikmu Dulu Saat Kampanye", "Tujuh Janji Politik Hanya Omong Kosong" dan "ASRI Pembohong". Ketua Kopaja Pamekasan Kholil Iam dalam orasinya menyatakan, pihaknya sengaja beraksi damai guna memperingati 1 tahun kepemimpinan Achmad Syafii-Halil itu, untuk mengingatkan duet kepemimpinan itu akan janji politik yang disampaikannya saat berkampanye. "Janji adalah utang dan oleh karenanya harus dilaksanakan, dan kami tidak ingin masyarakat dibohongi dengan janji-janji yang pada akhirnya tidak ditepati," teriak Kholil Iam. Program aksi kedua yang juga dijanjikan Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan wakilnya Halil akan mengalokasikan dana Rp300 juta per desa per tahun untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia. Ketiga, menyediakan dana talangan minimal Rp2 miliar per tahun untuk menjamin stabilisasi harga tembakau dan garam petani, sehingga dengan cara seperti itu, harga garam dan tembakau Pamekasan akan tetap terjamin. Program aksi keempat yang dijanjikan Achmad Syafii dan wakilnya Halil, menyediakan dana minimal Rp10 miliar per tahun untuk memperluas akses masyarakat terhadap air bersih melalui pengadaan mobil tangki dan pompa-pompa air di desa-desa yang rawan krisis air bersih. Kelima, akan mengalokasikan dana Rp25 juta per desa pertahun untuk pengentasan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan dan pengembangan koperasi syariah. Sedangkan program aksi keenam, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan ini berjanji meningkatkan alokasi dana bantuan operasional untuk masjid dan mushalla dan pondok pesantren sebesar dua kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya. Sedangkan program aksi ketujuh adalah menyediakan dana minimal Rp20 miliar per tahun untuk menjamin ketersediaan dan bantuan pupuk organik, bantuan alat pertanian dan nelayan. "Kami dari Kopaja meminta agar Bupati dan Wakilnya menyampaikan secara terus terang kepada publik alasannya tidak merealisasikan janji politiknya ini, dan kalau memang tidak mampu, sampaikan saja secara terus terang, sehingga masyarakat tidak menunggu janji politiknya. Ini sudah 1 tahun Achmad Syafii dan Halil memimpin Pamekasan ini," teriak Kholil Iam. Tidak hanya kalangan mahasiswa, sejumlah fraksi di DPRD Pamekasan juga mempertanyakan janji politik yang tertuang dalam tujuh program aksi itu. Salah satunya fraksi Merah Putih, yakni gabungan antara Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).(*)