Akademisi: Politik Dinasti Lemahkan Tata Kelola Pemerintahan

Pamekasan (Antara Jatim) - Politik dinasti berpotensi melemahkan tata kelola pemerintah, sehingga penguatan kontrol dari semua elemen masyarakat harus ditingkatkan, kata Akademisi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan Ali Humaidi. "Jika kontrol dari elemen masyarakat lemah, maka bisa jadi tata kelola pemerintahan tidak akan berjalan maksimal, dan kebijakan politik dominan mengedepankan kepentingan keluarga dan golongan tertentu," kata Ali Humaidi kepada Antara di Pamekasan. Dosen Ilmu Komunikasi Politik STAIN Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, politik dinasnya sebagaimana pernah terjadi di sejumlah daerah, sebenarnya merupakan ekses dari sistem demokrasi. Sebenarnya, selama proses politik dalam meraih kekuasaan sudah prosedural, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Kendatipun terkadang cara prosedural tersebut, memang merupakan desain untuk mempertahankan kekuasaan. Ali Humaidi mengemukakan hal ini, menyikapi keberadaan kakak-adik di Pamekasan yang menjadi pimpinan pemerintahan di eksekutif dan legislatif yakni Achmad Syafii Yasin selaku Bupati Pamekasan dan adiknya Halili Yasin selaku Ketua DPRD Pamekasan. Dalam hal proses pengajuan Ketua DPRD Pamekasan, menurut Ali Humaidi yang perlu dicermati adalah proses politik di internal partai yang mengusung pimpinan DPRD. "Apakah proses politik yang dilakukan pengurus PPP Pamekasan dalam merekomendasikan Halili sebagai Ketua DPRD itu sudah tepat atau belum. Jika sudah tepat, maka sebenarnya tidak masalah, tinggal nanti, penguatan pengawasan dari masyarakat," katanya. Memang, katanya, dari sisi adat Madura, yang memegang prinsip "salah-benar tetap saudara", pasangan kakak-adik antara Achmad Syafii selaku bupati dan Halili Yasin selaku Ketua DPRD Pamekasan, kurang baik. Jika mengacu kepada prinsip itu, maka lembaga legislatif dibawah kendali adik Bupati Pamekasan itu tidak akan bisa bersikap kritis atas kebijakan yang kurang tepat yang dilakukan kakak kandungnya selaku pengendali tata kelola pemerintahan di eksekutif. "Idealnya, PPP selaku partai yang memiliki jatah kursi di lembaga legislatif, mengusung kader lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Pamekasan saat ini, kecuali Halili itu memang dianggar kader yang mumpuni, terbaik dan paling berpengalaman di PPP," kata Ali Humaidi. Sementara, sebagian kader PPP Pamekasan menginginkan agar yang ditunjuk partai menjabat sebagai Ketua DPRD Pamekasan bukan adik kandung Bupati Pamekasan, akan tetapi kader lain yang memiliki banyak pengalaman. Selain dinilai tidak etis dari sisi demokrasi, juga karena Halili dinilai tidak memiliki cukup pengalaman, serta tidak akan bisa bersikap kritis kebijakan eksekutif yang tidak prosedural, karena bupatinya kakak kandungnya sendiri. Sebagian politikus muda PPP Pamekasan juga menilai, sikap diam legislatif dalam menyikapi rendahnya serapan anggaran di eksekutif yang hanya 30 persen hingga Agustus 2014 itu, juga karena pimpinan legislatif masih saudara kandung Bupati Pamekasan. Namun Halili membantah semua tudingan itu, dan menurutnya selama ini dirinya sudah kritis dalam menyikapi kebijakan bupati yang tak lain kakak kandungnya itu. "Kita tetap profesional kok. Kalau ada yang salah tetap kami koreksi," kata Halili. Lemahnya tata kelola pemerintah selama ini, menurutnya, bukan karena kurangnya kontrol dari lembaga legislatif yang dipimpinnya, akan tetapi, karena lemahnya kinerja tim teknis di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan. (*)