Pemprov Jatim Datangkan Jutaan Genteng dari Jateng

Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendatangkan jutaan genteng dari Jawa Tengah untuk menyelesaikan rumah dan bangunan milik warga korban erupsi Gunung Kelud karena stok genteng di provinsi ini sudah nyaris tidak ada. "Sekarang musim hujan sehingga pembuat genteng banyak yang tidak beroperasi dan berproduksi karena rugi. Ini masalah sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan genteng di tiga wilayah," ujar Gubernur Jatim Soekarwo di Surabaya, Sabtu. Ia menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah, dibutuhkan lebih dari enam juta buah genteng. Padahal hingga saat ini stok genteng di Jatim hanya sekitar sejuta buah saja. "Mendatangkan genteng dari Jawa Tengah juga karena letak geografis yang tidak jauh, sehingga sangat memungkinkan. Apalagi pembangunan rumah warga ditarget tidak lebih dari dua pekan," katanya. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu optimistis pembangunan dan rehabilitasi rumah di tiga wilayah, yakni Blitar, Kediri dan Malang, akan terelealisasi sesuai waktu yang ditetapkan. Sementara itu, Pakde Karwo juga mengusulkan perlunya sesegera mungkin untuk memberikan bibit bagi petani yang tanamnya rusak. Hanya saja, pihaknya saat ini masih memprioritaskan pembangunan rumah warga terlebih dahulu. Proses pembangunan dan rehabilitasi rumah dikendalikan oleh prajurit TNI Kodam V/Brawijaya. Sejak status Gunung Kelud diturunkan dari Awas, Siaga dan kini Waspada, para prajurit tidak berhenti melakukan pengerjaan. Tentang pertanian warga yang lahannya rusak akibat erupsi, Pemprov komitmen segera memberi bibit bagi petani. Selain itu, juga sudah diajukan skema untuk petani yang terlilit utang di bank. Pihaknya mengaku sudah membicarakan masalah itu ke Bank Indonesia termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur. Pemprov masih menunggu usulan yang sudah disampaikan ke kedua lembaga tersebut.        "Insya Allah tidak lama lagi akan ada pemecahan soal tersebut, sehingga petani bisa nyaman untuk bekerja kembali, tapi ini masih butuh proses," kata mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut. (*)