Tulungagung (Antara Jatim) - Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi satu-satunya peserta Pemilu 2014 di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang hingga kini belum menyerahkan rekening khusus dana kampanye (RKDK) ke KPU setempat. Komisioner KPU Tulungagung, Nyadin, Jumat mengatakan, pihaknya telah berkirim surat ke sekretariat PBB di Tulungagung, namun sejauh ini belum ada tanggapan. "Kami beri toleransi hingga akhir minggu ini jika tetap tidak menyerahkan laporan rekening kampanye akan diberi sanksi berupa surat peringatan tertulis," kata Nyadin. Pada tahap awal penyerahan rekening khusus dana kampanye pada 27 desember 2013, selain PBB ada dua partai politik lain yang belum menyerahkan data rekening kampanye dimaksud, yakni PDIP dan Partai Demokrat. Namun dua parpol yang disebut terakhir ini kemudian menyerahkan RKDK sesuai ketentuan, setelah diberi toleransi waktu tiga hari oleh KPU Tulungagung. Sementara PBB, hingga berita ini ditulis tetap belum bisa menyerahkan persyaratan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kampanye untuk pemilu legislatif 2014 tersebut dengan alasan belum ada bantuan dana kampanye masuk. "Mereka beralasan begitu, tapi apapun alasannya yang namanya rekening khusus dana kampanye itu harus tersedia dan dilaporkan saja apa adanya ke KPU," kata Nyadin. Laporan rekening dana kampanye berikutnya kembali akan diminta KPU pada 2 Maret 2014 atau menjelang digelarnya tahapan kampanye serta sepekan pascacoblosan. Dua tahap penyerahan rekening dana kampanye itu wajib dipenuhi oleh setiap parpol peserta pemilu 2014. Jika ada yang mengabaikan seperti halnya dilakukan PBB saat ini, lanjut Nyadin, pihaknya akan menjatuhkan sanksi lebih tegas dengan melarang parpol bersangkutan menggelar kegiatan kampanye. "Keikutsertaannya dalam pemilu di daerah juga bisa dianulir sesuai ketentuan KPU," tegasnya. (*)
Berita Terkait
Pemkab Tulungagung hapus tunggakan PBB Rp4 miliar
8 Maret 2023 22:08
Tulungagung targetkan penerimaan PBB 2023 Rp39 M
22 Februari 2023 22:39
Tulungagung miliki pusat layanan terpadu satu atap untuk pekerja migran
18 Maret 2022 23:31
Diboikot kepala desa, Pemkab Tulungagung tetap berlakukan kenaikan PBB
25 Maret 2021 23:00
Pemkab Tulungagung adopsi platform digital untuk pembayaran PBB-P2
25 Maret 2021 05:43
AKD Tulungagung tolak kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 600 persen
25 Januari 2021 20:59
Motivasi Wajib Pajak, Pemkab Tulungagung Gelar Undian Berhadiah PBB P-2
7 Desember 2018 06:56
KPU: PBB-PKPI tak Lolos Verifikasi Faktual
3 Februari 2018 18:47
