Akbar Tanjung: Parpol Alami Krisis Kepercayaan

Malang (Antara Jatim) - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menilai partai politik saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat akibat tidak berjalannya fungsi partai politik itu sendiri. "Partai politik (parpol) saat ini lebih banyak dijadikan alat atau kendaraan politik yang bersifat pragmatis, bahkan mengabaikan fungsi-fungsi politik penting lainnya," tegasnya setelah memberikan orasi ilmiah di hadapan ribuan wisudawan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu. Fungsi-fungsi parpol yang tidak berjalan itu, kata Akbar, di antaranya fungsi pendidikan politik, kaderisasi, manajemen konflik, fungsi intermediasi yang menjembatani masyarakat dengan pemerintah serta fungsi ikut mempengaruhi kebijakan politik. Menurut Akbar, partai-partai politik akhir-akhir ini juga banyak dikritik karena tidak optimal dalam melakukan pengkaderan di internal partai, sehingga rawan terjadinya transaksional. Selain itu, parpol juga banyak dikritik karena enggan menunjukkan kesungguhannya dalam menciptakan tradisi demokrasi politik internal yang baik serta oligrakhi. Oleh karena itu, katanya, parpol harus segera memperkuat kelembagaan politiknya, seperti pelembagaan partai, aspek penguatan nilai-nilai yang akan diperjuangan, penguatan kesisteman partai dan masih banyak lagi yang harus dibenahi. Dengan adanya pembenahan-pembenahan di internal parpol, lanjutnya, diharapkan bisa mewujudkan demokrasi yang "workable" dan selalu mengedepankan keseimbangan serta melakukan pengecekan terhadap setiap perkembangan politik. Seharusnya, tegas Akbar, perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, demokrasi yang "workable" itu sudah bisa diwujudkan karena bangsa Indonesia sudah tiga kali melaksanakan demokrasi langsung mulai Pemilu 1999, 2004 dan 2009. "Pileg tahun depan diharapkan sudah lebih baik dan demokrasi yang kita terapkan lebih berkualitas, karenanya kita semua memiliki tanggung jawab yang besar demi terselenggaran Pemilu yang sukses, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) tanpa ada cedera apapun," tandasnya. Apalagi, kata Akbar, Pileg 2014 menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berbasis dukungan suara terbanyak. Sistem Pemilu tersebut memiliki sejumlah konsekuensi, di antaranya ketatnya persaingan politik, bahkan antarcaleg dalam satu parpol. Ketatnya persaingan politik antarcaleg dalam satu parpol tesrebut berpotensi memperkuat praktik pragmatisme-transaksional, bahkan bisa menghadirkan kekerasan yang bermotifkan politik, sehingga berpengaruh terhadap iklim keamanan dan stabilitas politik. Ekses-ekses seperti itu, tegasnya, harus diwaspadai dan dihindari, jangan sampai Pemilu 2014 ternoda dan tercederai. "Suhu politik menjelang pemilu memang semakin tinggi, namun kita harus tetap jaga kualitas demokrasi kita, jangan sampai terjebak pada praktik-praktik antidemokrasi," katanya. (*)