Waketum PBNU: Pancasila Harus Jadi Pijakan Berpolitik
Senin, 25 November 2013 22:41 WIB
Jember (Antara Jatim) - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH As'ad Said Ali mengemukakan Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia seharusnya menjadi pijakan dalam berpolitik sehingga tercipta iklim demokrasi yang lebih sehat dan bermartabat.
Saat berbicara pada sarasehan "Kerukunan Bernegara Berdasarkan Pancasila" di Universitas Jember, Jawa Timur, Senin, KH As'ad Said Ali mengatakan posisi Pancasila sudah mengalami penurunan fungsi dan tidak memiliki kekuatan untuk membendung munculnya demokrasi transaksional.
"Negara kita sepertinya belum siap memilih sistem demokrasi. Buktinya, proses demokrasi transaksional masih sering kita temukan pada saat pemilihan umum," katanya seperti dikutip dari keterangan tertulis panitia sarasehan.
Menurut dia, para elite politik terlalu terlena untuk merebut kekuasaan dengan cara yang tidak elegan dan secara tidak sadar mereka telah melakukan pelemahan terhadap posisi Pancasila.
Oleh karena itu, As'ad Said Ali tidak heran jika kerukunan hidup bernegara di Indonesia telah tergadaikan hanya untuk kepentingan pribadi bahkan kelompok.
"Seharusnya sistem demokrasi yang dibangun di Indonesia mampu melahirkan sejumlah tokoh politik yang memiliki sifat negarawan," katanya.
Bukan hanya itu, lanjutnya, konflik yang terjadi di sejumlah daerah sebagian di antaranya disebabkan ketidakdewasaan dalam berpolitik. Bahkan, ada pihak tertentu yang memanfaatkan isu agama untuk memunculkan konflik.
"Saya tahu ada pihak yang bermain. Sekarang yang menjadi korban konflik adalah rakyat kecil yang sebenarnya tidak tahu apa-apa," tambahnya.
Penulis buku "Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi" itu, menilai sudah saatnya seluruh elemen masyarakat melakukan perubahan untuk menyelamatkan keberadaan Pancasila, karena hanya Pancasila yang diyakini mampu memberikan solusi dalam memecahkan persoalan bangsa.
Pada kesempatan itu, As'ad Said Ali juga berharap kampus Universitas Jember melakukan pembinaan pada salah satu wilayah di Kabupaten Jember untuk dijadikan "Kampung Pancasila".
"Jika Universitas Jember mampu membuat 'pilot project' Kampung Pancasila, maka Jember akan menjadi kota pertama yang memiliki upaya konkrit dalam menyelamatkan keberadaan Pancasila yang kini mulai terkikis oleh perkembangan zaman," ujarnya.
Hal senada juga dikemukakan Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada Yogyakarta Prof Sudjito, yang menilai toleransi hidup bernegara seperti yang diajarkan pada nilai-nilai Pancasila mulai banyak ditinggalkan masyarakat.
"Saling menghargai dan sikap toleransi yang sebenarnya telah menjadi identitas warga negara Indonesia, saat ini sudah mulai luntur di tengah masyarakat," ujarnya. (*)