KNPI Pamekasan Serukan Politik Keteladanan

Pamekasan (Antara Jatim) - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menyerukan kepada semua calon legislatif peserta pemilu 2014 hendaknya menerapkan sistem politik keteladanan sebagai upaya gerakan taat aturan dalam merebut simpati massa. Wakil Sekretaris KNPI Pamekasan Azis Maulana, Senin mengatakan, gerakan politik keteladanan, yakni gerakan politik yang dilakukan dengan memperhatikan kaidah atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semisal, tidak melanggar ketentuan dalam tahapan pemilu, baik dalam hal pemasangan alat peraga ataupun dalam hal meraih dukungan masyarakat. "Bagi kami ini sangat penting. Sebab mereka itu kan nantinya yang akan membuat ketentuan perundang-undangan," kata Azis Maulana. Jika, calon wakil rakyat dan calon pembuat undang-undang saja dalam proses politiknya sudah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ia khawatir, jika nantinya terpilih sebagai wakil rakyat, mereka tidak akan bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat yang diwakilinya. Azis Maulana yang juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan ini lebih lanjut menyatakan, saat ini keteladanan di negeri ini seolah sudah menjadi barang langka. Hal ini dibuktikan dengan banyak para tokoh dan politikus yang terlibat dalam kasus pelanggaran hukum. Demikian juga, sambung dia, pelanggaran yang dilakukan sejumlah calon wakil rakyat di Kabupaten Pamekasan. "Padahal, kan DPR ini yang nantinya akan membuat aturan, dan jika dalam proses politiknya saja sudah melanggar hukum, rasanya meragukan apabila nantinya benar-benar terpilih menjadi wakil rakyat mereka bisa komitmen dalam mentaati ketentuan hukum yang akan mereka buat sendiri," kata Azis Maulana. Politik keteladanan, kata Azis Maulana, bisa dilakukan para calon wakil rakyat ini dengan mentaati semua aturan yang melanggar ketentuan. Baik dalam pemasangan alat peraga dengan cara tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, ataupun dalam merebut dukungan masyarakat. Praktik politik uang yang selama ini marak terjadi, menurut Azis Maulana, merupakan proses politik yang tidak mendidik dan bisa dipastikan, para caleg yang terpilih dengan proses politik yang melanggar aturan itu, akan menjalankan tugas-tugasnya dengan pelanggaran pula. "Sebab menurut hemat kami, yang dibutuhkan bangsa ini kedepan adalah keteladanan," katanya menjelaskan. Wakil Sekretaris KNPI Pamekasan Azis Maulana mengemukakan hal ini, menanggapi adanya temuan dua anggota DPRD yang mencelonkan kembali sebagai wakil rakyat pada pemilu legislatif 2014, melakukan pelanggaran aturan dalam pemasangan alat peraga kampanye, yakni anggota DPRD Jatim Badrut Tamam dan anggota DPRD Pamekasan Boy Suhari Sajidin. (*)