Aktivis HMI Tuntut KNPI Pamekasan Dibubarkan

Pamekasan - Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Pamekasan, Senin, berunjuk rasa ke kantor pemkab setempat menuntut organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia di wilayah itu dibubarkan. Unjuk rasa yang digelar puluhan aktivis HMI ini dimulai dari monumen Arek Lancor dengan berjalan kaki menuju kantor pemkab di Jalan Kabupaten Pamekasan. Para pengunjuk rasa membawa berbagai poster yang intinya meminta agar KNPI dibubarkan. HMI menilai, keberadaan KNPI terkesan tidak berguna, karena tidak ada program yang digelar selama ini, meski organisasi ini mendapatkan dana dari pemkab. "Jika tidak dibubarkan maka ganti saja pengurusnya," kata Korlap aksi Humaidi, dalam orasinya. Menurut mahasiswa, keberadaan KNPI tidak bisa membuat perubahan mendasar dan tidak mampu membina organisasi kepemudaan yang ada di Pamekasan. Padahal, sambung Khomaidi, sebagai organisasi yang mewadahi semua kelompok organisasi kepemudaan KNPI seharusnya mampu memberikan pengayoman. "Yang terjadi di Pamekasan ternyata tidak seperti itu," katanya, menjelaskan. HMI juga meminta agar Bagian Kesejahteraan Bangsa dan Linmas sebagai institusi berwenang dalam memberikan pembinaan organisasi kepemudaan agar bijaksana. Menurut Khomaidi, kesan yang timbul selama ini, Kesbang tidak bisa berbuat banyak dalam hal pemantauan penggunaan dana organisasi dari APBD Pemkab Pamekasan untuk kegiatan organisasi pemuda. "Oleh karena itu, kami minta Kesbang juga bertanggung jawab tentang persoalan ini," ucapnya, menegaskan. Ada empat tuntutan yang disampaikan mahasiswa.Pertama, meminta Bupati Pamekasan Kholilurrahman bersikap tegas dan serius terkait kasus KNPI di wilayah itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. "Yang kedua, kami meminta agar Bupati Pamekasan hendaknya melakukan evaluasi terhadap kinerja Kesbang, karena tidak becus mengurus dan melakukan pemantauan penggunaan anggaran untuk dana bantuan organisasi kepemudaan di Pamekasan," ujar Khomaidi. Tuntutan ketiga yang disampaikan HMI meminta KNPI transparan dalam hal pengelolaan keuangan, karena anggaran yang disediakan untuk organisasi itu cukup besar, yakni mencapai Rp180 juta pertahun. "Tapi selama ini tidak ada kegiatan dan tidak pernah ada pertanggungjawaban penggunaan keuangan," katanya, menambahkan. Sementara tuntutan yang keempat, HMI meminta agar pemkab hendaknya melakukan audit keuangan, baik terhadap Kesbang maupun KNPI Pamekasan. "Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka sebaiknya KNPI Pamekasan ini dibubarkan saja atau ganti kepengurusannya," kata Khomaidi. Sebelum mengakhiri aksinya, para pangunjuk rasa mengancam akan kembali melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak, jika tuntutan mereka tidak diindahkan. (*)