LDII Awasi Pilkada Jatim dari Kecurangan

Oleh Sigit Pinardi Surabaya (Antara) - Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) akan mengerahkan anggotanya untuk turut mengawasi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur yang digelar Kamis, 29 Agustus 2013, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan. "Selagi pengawasan pilgub 2013 tak kuat, kecurangan seperti pada pilgub 2008 bisa terjadi," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah LDII Jawa Timur Chriswanto Santoso di Surabaya, Rabu, saat menerima kunjungan calon wakil gubernur Herman Suryadi Sumawiredja. Untuk melakukan pengawasan, kata Chriswanto, pihaknya akan mengerahkan anggota LDII untuk melakukan pemantauan langsung di setiap tempat pemungutan suara dan hasil pantauan dilaporkan ke DPW LDII Jawa Timur. "Sekarang kami memiliki 'BB (Blackberry) Center', dulu (2008) tidak," ucap Chriswanto yang juga wakil ketua DPD Partai Golkar Jatim ini. Sejak awal, kata dia, warga LDII siap membantu pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Banyak warga LDII masuk kepanitiaan pemilu. Selain itu, warga LDII juga diimbau untuk menggunakan hak pilih sebaik-baiknya dan tidak menjadi golongan putih (Golput) atau golongan yang tidak menggunakan hak pilihnya. LDII menilai golput sama dengan memberi peluang orang jelek jadi pimpinan. "Kami sampaikan ke warga LDII untuk tidak golput. Pilih yang terbaik dari yang ada," tuturnya. Sebelumnya, Herman yang berpasangan dengan calon gubernur Khofifah Indar Parawansa menyatakan potensi terjadi kecurangan dalam Pilkada Jatim 2013 tetap ada. Oleh karena itu, ia mengajak segenap elemen masyarakat untuk turut melakukan pengawasan. Herman mengakui kunjungannya ke DPW LDII Jawa Timur selain untuk bersilaturahmi juga untuk meminta LDII turut mengawasi pelaksanaan pilkada. "Semakin banyak jaringan yang mengawasi semakin bagus. LDII, Nasdem, Fatayat, Muslimat, PMII, PDIP, lembaga asosiasi pekerja, asosiasi pedagang kaki lima, dan semua elemen ikut mengawasi. Pengawasan bukan saja oleh pemantau resmi," katanya. Mantan Kapolda Jatim itu mengatakan bahwa pengawasan harus dilakukan di semua tempat. Jika pada Pilkada 2008 kecurangan terjadi di Madura, potensi kecurangan sekarang tidak harus kembali terjadi di Madura. "Misalnya semula di Madura, belum tentu di Madura lagi. Semua kita awasi. Kita juga membuka BB Center untuk proses penghitungan suara," tukasnya.(*)