PKS: Kami Biasa Dicap "Nakal" di Koalisi

Surabaya (Antara Jatim) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Andi Rahmat mengatakan pihaknya biasa dan tidak masalah dicap "nakal" dalam partai politik koalisi dengan pemerintah karena mengambil posisi sebagai relasi kritis. "PKS dalam posisi di koalisi mengambil sikap relasi kritis. Sehingga kami tidak bisa selamanya menuruti apa yang menjadi kebijakan, tanpa adanya sikap kritis," ujarnya kepada wartawan di Surabaya menanggapi banyaknya desakan agar PKS dievaluasi dari partai koalisi atas sikapnya menolak kebijakan kenaikan BBM, Senin. Andi Rahmat menceritakan, pada 2005, partainya pernah mengusulkan hak angket atas kasus beras, meski akhirnya kalah pada pemilihan suara terbanyak. Namun, di tahun yang sama, pihaknya setuju terhadap kenaikan bahan bakar minyak. Begitu juga pada 2007, juga tentang kenaikan BBM. "Bahkan, kami ikut berperan aktif dan membantu sosialisasi kenaikan harga BBM. Kami melihatnya saat itu karena memang dibutuhkan dan sangat penting," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI tersebut. Andi mengaku, partainya tidak ingin hanya dijadikan sebagai "penumpang gelap" dalam koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apalagi, dalam koalisi tidak hanya terdiri dari satu partai saja, melainkan gabungan beberapa partai. Sementara itu, ketika disinggung PKS memilih menolak kenaikan harga BBM saat ini, politisi muda itu menyebut karena waktu 2005-2007, pemerintah dan PKS satu irama dalam desain kebijakan umum energi nasional. Serta, lanjut dia, ada migrasi dari penggunaan kerosin yang bebannya lebih besar dari BBM ke elpiji tiga kilogram. Selain itu, pemerintah mengambil alih proses pembangkitan program 10 ribu megawatt. "Proposal kebijakan energi pemerintah saat itu intergral. Kami mendukung karena tahu betul itu akan berkembang dan apa efeknya bagi perekonomian. Sedangkan, proposal kenaikan harga BBM kali ini bersifat parsial dan kami khawatir sebagai bom waktu," katanya. "Sekarang kami menilai pemerintah hilang kendali terhadap hulu dan menyelesaikan masalah di hilir. Kami sebetulnya bukan menentang, tapi ingin mengendalikan, karena intinya yang harus dibereskan ini hulu. Kenaikan harga BBM inikan karena hutang APBN tahun lalu mencapai Rp22 triliun kepada Pertamina yang harus dibayar tahun ini," katanya. Karena itulah, pihaknya mengkritik dan mengingatkan yang lainnya, dengan harapan tidak jauh terjerumus. "Sebab kalau terlalu jauh, bukan kami saja, tapi bangsa secara keseluruhan akan terkena dampaknya," kata Andi. Dirinya juga membandingkan pada era Presiden Soeharto ketika memberlakukan kenaikan harga BBM. Kala itu, kata dia, presiden tidak pernah berkoar-koar, sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat dan membuat harga sembako terkatrol naik. "Kalau seperti ini maka yang kasihan masyarakat, BBM belum naik saja, sekarang harga sembako sudah melambung. Apalagi, sebentar lagi memasuki bulan Ramadhan, yang merupakan puncaknya inflasi," katanya.(*)