1,2 Juta Warga Malang Diajukan Terima BPJS

Malang (Antara Jatim) - Sedikitnya 1,2 juta dari hampir 3 juta warga Kabupaten Malang, Jawa Timur, diajukan untuk menerima program jaminan kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurut Bupati Malang Rendra Kresna, Senin, sampai saat ini pihaknya masih belum bisa memastikan berapa kuota yang disetujui dari pusat karena sifatnya baru pengajuan. "Jumlah sebanyak 1,2 juta jiwa yang kami ajukan untuk mendapatkan asuransi kesehatan melalui BPJS ini memang belum seluruhnya. Mereka yang masuk dalam pengajuan ini yang sudah memenuhi kriteria ring satu atau yang memang benar-benar berhak mendapatkannya," tegas Rendra. Sejumlah kriteria yang menjadi acuan untuk menentukan BPJS tahap pertama itu di antaranya adalah dari kalangan keluarga sangat miskin sebanyak 560 ribu jiwa. Sisanya sebanyak 640 ribu jiwa dari kalangan warga miskin, hampir miskin, prasejahtera dan sejahtera. Bagi warga yang masuk kategori sangat miskin, lanjutnya, angsuran premi angsuransinya ditanggung oleh pemerintah, sedangkan kriteria kedua setiap bulannya tetap diwajibkan membayar angsuran (premi). Ia mengakui warga yang didaftarkan untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui program BPJS tersebut memang belum seluruhnya, karena BPJS sendiri juga belum dilaksanakan sepenuhnya dan masih melalui beberapa tahapan. Yang pasti, tegas Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang itu menegaskan secara bertahap seluruh warga Kabupaten Malang akan mendapatkan layanan jaminan kesehatan melalui program BPJS tersebut. "Kami berharap dengan diberlakukannya BPJS tahun depan, problem layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga miskin yang tidak mampu mengeluarkan pembiayaan tidak akan kita temui lagi seperti tahun-tahun sebelumnya," tandasnya. Tahun lalu ratusan warga miskin Kabupaten Malang yang harus menjalani pengobatan (cuci darah) maupun yang berobat ke RS Kanjuruhan Kepanjen maupun di RSSA Malang dengan menggunakan surat keterangan miskin banyak yang ditolak akibat anggaran yang diplot dari Pemprov Jatim maupun Pemkab Malang sudah habis. Akibatnya, keluarga dari pasien miskin tersebut berunjuk rasa di rumah sakit tersebut maupun mendatangi Bupati malang Rendra Kresna di Pendopo Kabupaten Malang serta Kepala Dinas Kesehatan, bahkan sampai mencari sumbangan di jalan-jalan protokol. (*)