Ramadhan Pohan: Pengangkatan Panglima TNI Jangan Dipolitisasi

Pacitan (Antara Jatim) - Ketua Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan mengimbau agar wacana pengangkatan Panglima TNI tidak dipolitisasi karena otoritas pergantian pucuk pimpinan di tubuh TNI maupun Polri menjadi prerogratif presiden. "Demi bangsa, sebaiknya masalah ini tidak dipolitisasi oleh kelompok kepentingan tertentu. Beri keleluasaan pada presiden untuk mengambil keputusan yang terbaik," ujarnya saat berkunjung di Kabupaten Pacitan, Rabu. Pohan tidak menyebut kelompok kepentingan tertentu yang disebutnya melakukan upaya politisasi isu pergantian panglima TNI tersebut. Namun ia setuju jika ada pihak lain yang memberikan masukan tentang tugas pokok Panglima TNI, misalnya kinerja yang harus ditingkatkan terkait tugas dan keprofesionalan prajurit. Politisi muda Partai Demokrat ini mengaku cukup optimistis pembahasan calon panglima TNI tidak akan menimbulkan polemik di internal Komisi I. "Saya yakin seluruh anggota Komisi I satu bahasa dalam membahas permasalahan ini. Pergantian Panglima TNI harus dalam satu tarikan nafas dengan (Pemilu) 2014, termasuk pergantian Kapolri," ujarnya. Menurutnya, tahun 2013 dan 2014 akan menjadi periode rawan seiring meningkatnya suhu politik menjelang Pemilu 2014 dan Pilpres. Oleh karena itu, penanganan stabilitas keamanan menjadi perhatian serius pemerintah. "Jika sampai tidak ditangani secara serius bisa menciptakan ledakan politik sosial yang tidak perlu. Jadi (pergantian Panglima TNI dan Kapolri) tidak perlu menunggu bulan Januari atau Februari 2014 nanti" cetusnya. Diberitakan, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo segera memasuki masa pensiun, Januari-Februari 2014. Ada tiga orang calon yang ramai disebut bakal mengisi posisi orang nomor satu di jajaran TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Moeldoko, dan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Muhammad Munir. (*)