Rp2 Miliar untuk Pengobatan Melalui Surat Miskin

Kediri (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar pada APBD 2013 untuk membiayai pengobatan warga miskin lewat surat pernyataan miskin (SPM) yang saat ini sudah tidak dibiayai provinsi. "Sesuai dengan aturan, memang untuk SPM dibiayai pemda setempat. Kami sudah anggarkan untuk keperluan klaim," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Fauzan Adima di Kediri, Minggu. Ia mengatakan, besar anggaran itu dinilai cukup. Warga miskin selain mendapat jaminan dari kartu jaminan kesehatan (Jamkesmas) juga ada yang mendapatkan bantuan dari jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Pihaknya mengatakan, untuk keperluan klaim dalam program SPM itu pada 2012 lalu untuk Januari-Juni menghabiskan sekitar Rp600 juta. Diperkirakan, dalam satu tahun menghabiskan anggaran sekitar Rp1,2 miliar, sehingga mencukupi. "Di Kediri tidak terlalu bermasalah, karena dari kunjungan juga tidak terlalu banyak," katanya menyinggung kunjungan berobat warga miskin ke RSUD dr Soetomo, Surabaya. Walaupun dana SPM itu diperkirakan cukup, Fauzan mengatakan akan siap mengajukan kembali dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) jika diperlukan dana tambahan. Sejak 1 September 2012, Pemprov Jatim memang telah memutuskan tidak melayani SPM dengan alasan untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan Jamkesda ataupun Jamkesmas. Warga miskin yang datanya tidak ada di Jamkesda ataupun Jamkesmas masih tetap bisa memanfaatkan SPM itu, dengan mengajukan ke Dinas Kesehatan Kota Kediri. (*)