Oleh Budi Setiawanto Yogyakarta (Antara) - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI Agus Sutomo bersikap kesatria dan mencerminkan pemimpin bertanggung jawab. "Kesatria, bertanggung jawab, tak cuci tangan, dan tak lari dari perbuatan salah yang dilakukan anak buah. Ia juga berani memastikan prajuritnya untuk menjalani proses hukum," katanya dalam pernyataan tertulis di yang diterima via layanan pesan "BlackBerry" di Yogyakarta, Sabtu, menanggapi pernyataan Danjen Kopassus. Danjen Kopassus di Jakarta, Jumat (5/4) menyatakan bertanggung jawab atas tindakan 11 anggota Grup 2 Kopassus, Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo, Jateng, yang menyerang Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu (23/3) dini hari, sehingga menyebabkan empat tahanan tewas. Sikap Danjen Kopassus yang menyatakan bahwa dirinyalah yang paling terdepan bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya, merupakan sikap kesatria, begitu pula dengan sikap prajuritnya yang siap diproses hukum, kata Fadli. "Ini sikap yang jarang ditemukan pada pemimpin lainnya saat ini, yang cenderung angkat tangan, atau melakukan pembiaran ketika bawahan melakukan kesalahan," ucap Fadli, salah seorang kepercayaan mantan Danjen Kopassus dan mantan Panglima Kostrad Letjen (Purn) Prabowo Subianto. Menurut dia, sikap Danjen Kopassus patut dicontoh pemimpin lembaga manapun di negeri ini. "Di balik kewenangan dan kekuasaan seorang pemimpin, ada tanggung jawab. Inilah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Kadang pejabat hanya mau kekuasaan dan kehormatannya tetapi tak mau tanggung jawab atas amanah yang disandang," tuturnya. Ia mengatakan Danjen Kopassus tegas dan berani bersikap, meskipun berisiko terhadap jabatannya. Prajurit Kopassus yang mengeksekusi empat preman yang menjadi tahanan itu mungkin saja melakukan "dark justice", katanya. "Mereka ambil jalan pintas yang main hakim sendiri. Meskipun tindakan itu tak dapat dibenarkan namun harus jadi refleksi bahwa penegakan hukum masih lemah. Keadilan sulit diperoleh. Hukum dapat dibeli dan dipermainkan," tukasnya. Ia menambahkan hukum kadang jadi alat kepentingan dan politik bahkan ada aparat penegak hukum menjadi penjahat berseragam. "Saatnya hukum ditegakkan sesuai kebenaran," katanya, menegaskan.(*)
Berita Terkait
Fadli Zon calls for conservation of Mananga Marapu Cave site
28 Desember 2025 14:15
Kemenbud luncurkan platform Read Indonesia, gerbang sastra ke dunia
24 Desember 2025 16:20
Fadli Zon sebut tempe sebagai bagian dari tradisi
21 Desember 2025 14:30
Menbud: Angklung bukti keberagaman budaya Indonesia
21 Desember 2025 12:59
Fadli Zon apresiasi penghargaan Prancis untuk Joko Anwar
14 Desember 2025 21:00
RI Govt surveys damaged heritage sites after Sumatra disasters
14 Desember 2025 20:00
Menteri Fadli Zon data kerusakan cagar budaya di Sumatra
14 Desember 2025 19:30
Ministry raises Rp1.5 bln for flood-hit cultural heritage in Sumatra
4 Desember 2025 21:15
