Surabaya (Antara Jatim) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI) dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) menolak atau tidak ikut-ikutan dengan fraksi lain yang akan memboikot kunjungan kerja (kunker) yang ditandatangani Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana yang telah dipecat dari Partai Demokrat. Ketua FPDIP DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri, di Surabaya, Senin, mengatakan selama belum ada SK Gubernur Jatim soal pergantian Ketua DPRD Surabaya dari Wishnu Wardhana ke M. Machmud (Fraksi Partai Demokrat), maka pihaknya masih mengakui keabsahan Wishnu. "Selama belum ada itu ya kita tetap ikut kunker. Secara hukum, dia masih sah sebagai Ketua DPRD. Kecuali jika sudah ada SK, sikap fraksi berbeda," katanya. Hal sama juga diungkapkan Ketua FPDS, Simon Lekatompesy. Ia mengatakan bahwa fraksinya tetap menjalankan tugas kedewanan baik kunker, konsultasi atau lainnya. "Secara hukum, dia (Wishnu) masih sah karena belum ada SK dari Gubernur," katanya. Menurut Simon, di Komisi C banyak kegiatan yang memerlukan rapat dengar pendapat dan konsultasi ke Pemerintah Pusat. Sehingga hal itu perlu dilakukan dalam waktu dekat ini. "Ini untuk kepentingan rakyat," ujarnya. Tanggapan berbeda disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Eriek Reginal Tahalele. Ia mengatakan bahwa fraksinya sepakat untuk tidak mengikuti kegiatan kunker atau kegiatan dinas lainnya. "Surat menyurat yang ditandatangani Wishnu itu jangan sampai berdampak hukum di kemudian hari. Kalau dia mengatakan sah ya silahkan saja," katanya. Begitu juga yang disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Masduki Toha. Ia mengatakan tidak hanya kunker saja yang diboikot, melainkan juga dengan kegiatan lain seperti banmus, banggar dan paripurna. "Memutuskan tidak ikut kunker, karena ada dampak hukumnya. Dari pada nanti kena, sebaiknya sekarang tidak. Tapi kalau dari pimpinan DPRD lain, kami tidak mempermasalahkan. Ini soal etika," katanya. Sedangkan Ketua Fraksi Gabungan Apkindo Edi Rusianto mengatakan pihaknya masih menunggu adanya pembicaraan internal fraksi dan juga dengan Fraksi Demokrat soal ini. "Kita belum rapat soal itu. Kami belum diajak bicara soal itu," katanya. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Fatkhur Rohman mengatakan pihaknya belum bersikap karena belum menggelar rapat internal fraksi soal itu. "PKS belum rapat, anggota fraksi, termasuk saya pekan ini fokus urus pemberkasan caleg sesuai amanah partai sehingga saya tidak bisa ikut kunker," katanya. (*)


Editor : FAROCHA
COPYRIGHT © ANTARA 2026