Telkom Bangun Infrastruktur Jaringan ICT Lembaga Pemerintahan

Surabaya (Antara Jatim) - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sedang membangun infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) berbasis serat optik di lembaga pemerintahan daerah untuk program "Indonesia Digital Government". Direktur Enterprise & Wholesale PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Muhammad Awaluddin dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Surabaya, Selasa, mengemukakan pembangunan infrastruktur program Indonesia Digital Government (IndiGov) itu diharapkan selesai pada tahun ini. "Program IndiGov sejalan dengan kerangka besar program Indonesia Digital Network atau IDN dalam mendukung Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)," tuturnya. Menurut ia, IDN merupakan visi pengembangan infrastruktur akses internet (true broadband) Telkom secara "end to end", yang akan dicapai melalui pembangunan tiga infrastruktur utama. Ketiga infrastruktur itu adalah "Indonesia Digital Access" (ID Access), "Indonesia Digital Ring" (ID Ring), dan "Indonesia Digital Convergence" (ID Convergence). Pembangunan ketiga infrastruktur utama Telkom itu didasari oleh pemikiran bahwa setiap lapisan masyarakat Indonesia berhak mengakses informasi yang sama. "Kami meyakini kemudahan mengakses informasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," tambah Awaluddin. Khusus program IndiGov, lanjut Awaluddin, konsepnya dimulai dengan pembentukan komunitas pemerintahan (G-Society) bagi 33 provinsi, 501 pemerintah kabupaten/kota, dan lembaga pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dalam implementasinya, IndiGov dikenal dengan istilah "Government Digital Society" (G-DiSo) yang mengarah pada penyediaan infrastruktur ICT untuk berbagai sektor, seperti pemerintahan, layanan publik, ekonomi (UKM), dan kebutuhan lokal di masing masing daerah. Selanjutnya, Telkom menyediakan akses jaringan dengan penarikan kabel serat optik di sejumlah 2.204 titik yang terdiri dari kantor pemkab/pemkot, LPSE kabupaten/kota, Polres, Kodim, dan juga pantor pemerintah provinsi. "Diharapkan pada tahun ini sudah terbentuk G-Pipe (Government Broadband Pipe) dalam kapasitas besar dan Telkom menyediakan bandwidth hingga 50 Gbps. Alokasi bandwidth di masing masing pemkab/pemkot sebesar 100 Mbps," kata Awaluddin. (*)