Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelatihan dan sosialisasi program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) berskala nasional kepada 12.669 peserta sebagai agen pendamping (Training of Trainers).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Antiek Sugiharti di Surabaya, Rabu, menjelaskan pelatihan ini bertujuan menyiapkan para agen untuk mendampingi masyarakat, khususnya kelompok rentan pada desil 1 sampai 4 yang tidak memiliki perangkat gawai atau akses internet agar tetap bisa mengakses bantuan sosial (bansos).

"Agen Perlinsos ini disiapkan untuk membantu masyarakat memastikan bantuan tepat sasaran. Mereka yang mengikuti kegiatan ini terdiri atas kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat, Lurah, Satpol PP, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) pendamping Kampung Pancasila," ujar Antiek.

Antiek mengatakan sistem baru yang dibangun oleh pemerintah pusat ini mengedepankan prinsip single data yang terintegrasi menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Melalui IKD, kata dia, data masyarakat langsung terkoneksi dengan berbagai instansi nasional, seperti Kepolisian (terkait data kepemilikan kendaraan), BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan untuk memverifikasi pendapatan atau gaji berkala.

"Para agen ini disiapkan untuk membantu masyarakat yang menerima bansos, tapi mungkin tidak memiliki HP, mereka akan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran," ucapnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto memaparkan digitalisasi ini akan mengubah pola penentuan penerima bansos.

Menurutnya, jika dulu proses survei rawan memicu protes dan dinilai tidak objektif, karena melibatkan penilaian manual dari tingkat RT dan RW hingga kelurahan, kini sistem yang akan bekerja menyaring kelayakan secara otomatis.

"Dalam rangka uji coba digitalisasi bansos ini, semua warga bisa mengajukan diri melalui aplikasi Perlinsos yang terhubung dengan IKD. Karena IKD sudah terintegrasi dengan 16 kementerian dan lembaga, data pribadi seseorang akan langsung terkoneksi secara otomatis," ujarnya.



Pewarta: Indra Setiawan
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026