Tren Sejarah Takkan Terbendung, Reunifikasi Kedua Tepi Selat Taiwan Pasti Terwujud

pihak Tiongkok daratan memegang inisiatif dan posisi dominan dalam hubungan tersebut, serta memegang inisiatif strategis untuk mewujudkan reunifikasi tanah air.

Surabaya (ANTARA) - Pada 10 April, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping bertemu dengan Ketua Partai Kuomintang Tiongkok Cheng Li-wun di Beijing dan menyampaikan pembicaraan penting. Berdasarkan kepentingan keseluruhan dan perkembangan jangka panjang bangsa Tionghoa, Xi mengemukakan empat usulan strategis, yaitu berpegang pada identitas yang benar untuk mendorong keselarasan hati, berpegang pada pembangunan damai untuk menjaga rumah bersama, berpegang pada komunikasi dan integrasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan berpegang pada persatuan dan perjuangan untuk mewujudkan Revitalisasi Bangsa Tionghoa.

Hal ini memberikan arahan jelas bagi hubungan kedua partai dan perkembangan damai hubungan lintas Selat Taiwan. Pada tahun 2025, netizen di dalam dan luar negeri memilih karakter Tiongkok “shi” ( berarti tren atau arus) sebagai Karakter Tiongkok Tahunan Selat Taiwan, yang menunjukkan bahwa tren sejarah menuju reunifikasi dan revitalisasi Tiongkok terus maju dan tak terbendung. Saya ingin memperkenalkan situasi isu Taiwan kepada teman-teman di Indonesia dari tiga aspek tren.

Pertama, tren Revitalisasi Bangsa Tionghoa tidak terbendung. Sekretaris Jenderal Xi Jinping menekankan bahwa “isu Taiwan muncul akibat kelemahan dan kekacauan bangsa, dan pasti akan diselesaikan seiring dengan revitalisasi bangsa”. Faktor kunci yang menentukan arah hubungan lintas Selat adalah kemajuan dan perkembangan negara. Sejak Kongres Nasional Partai ke-18, di bawah kepemimpinan kuat Komite Pusat Partai yang dipimpin oleh Xi Jinping, seluruh rakyat bersatu dan mengatasi berbagai kesulitan, mencapai pencapaian Modernisasi Ala Tiongkok yang luar biasa.

Saat ini, kami lebih dekat, lebih percaya dan lebih mampu mewujudkan revitalisasi dan reunifikasi tanah air dibandingkan periode mana pun dalam sejarah. Dari sisi ekonomi, Tiongkok secara stabil berposisi sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2025 melampaui 140 triliun RMB, selama bertahun-tahun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dunia melebihi 30%. Tiongkok memiliki seluruh kategori industri dalam klasifikasi industri PBB, serta memiliki keunggulan pasar yang berskala sangat besar.

Dari sisi teknologi, Tiongkok menganut kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat tinggi. Pencapaian seperti pesawat besar buatan Tiongkok, penerbangan antariksa berawak, teknologi kuantum dan rekayasa biologis muncul satu demi satu. Dari sisi jaminan kehidupan rakyat, Tiongkok secara historis mengentaskan masalah kemiskinan mutlak, pendapatan rakyat tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi, menjalinkan sistem pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial terbesar di dunia, mendorong kemakmuran bersama seluruh rakyat terus berkembang. Sejarah membuktikan bahwa “bersatu akan kuat, terpisah akan kacau”.

Mewujudkan reunifikasi tanah air adalah keharusan bagi revitalisasi bangsa. Peningkatan kekuatan ekonomi, teknologi dan pertahanan negara tidak hanya secara efektif menahan kekuatan separatis “Kemerdekaan Taiwan” dan campur tangan kekuatan asing, tetapi juga menciptakan peluang besar bagi kerja sama dan pertukaran lintas Selat. Pihak Tiongkok daratan selalu aktif mendorong normalisasi kunjungan masyarakat dan rutinisasi pertukaran di berbagai bidang lintas Selat, serta secara terdepan meluncurkan langkah-langkah kemudahan dalam pertukaran antar partai, pertukaran pemuda, bidang ekonomi, kehidupan rakyat, budaya dan pariwisata. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya melindungi kepentingan pembangunan wilayah Taiwan dan menciptakan masa depan yang lebih cemerlang bagi seluruh rakyat Tiongkok dan bangsa Tionghoa, termasuk saudara-saudara Provinsi Taiwan.

Kedua, tren reunifikasi kedua tepi selat pasti terwujud. Menyelesaikan isu Taiwan dan mewujudkan reunifikasi tanah air adalah keinginan bersama seluruh putra dan putri bangsa Tionghoa. Reunifikasi bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan sejarah. Isu Taiwan adalah urusan dalam negeri Tiongkok, fakta sejarah dan hukum bahwa Taiwan adalah bagian wilayah Tiongkok tidak dapat diragukan. Pada 1 Oktober 1949, Pemerintah Pusat Republik Rakyat Tiongkok (RRT) didirikan, menggantikan Pemerintah Republik Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh Tiongkok.

Ini adalah pergantian pemerintahan tanpa perubahan subjek hukum internasional Tiongkok. Kedaulatan dan wilayah Tiongkok tidak berubah. Pemerintah RRT tentu saja berhak menjalankan kedaulatan atas seluruh wilayah termasuk Taiwan. Dokumen hukum internasional yang efektif seperti Deklarasi Kairo, Deklarasi Potsdam dan Surat Penyerahan Jepang secara jelas mengonfirmasi kedaulatan Tiongkok atas Taiwan. Resolusi 2758 Majelis Umum PBB secara tegas menyatakan bahwa hanya ada satu Tiongkok di dunia, tidak ada “dua Tiongkok” atau “satu Tiongkok, satu Taiwan”. Prinsip Satu Tiongkok adalah norma hubungan internasional dan konsensus umum masyarakat internasional. Sebanyak 183 negara di dunia telah menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok berdasarkan Prinsip Satu Tiongkok.

Di dunia saat ini, tren “Timur naik, Barat turun” semakin nyata. Konspirasi segelintir kekuatan tertentu di Amerika Serikat untuk “menghalangi perkembangan Tiongkok melalui Taiwan” pasti akan gagal. Kesenjangan kekuatan militer, ekonomi dan teknologi antara Tiongkok dan AS terus menyusut. Tiongkok telah menyamai bahkan melampaui AS di banyak bidang seperti energi baru dan kecerdasan buatan (AI). Baru-baru ini, Kepala Negara Tiongkok dan AS bertemu di Beijing.

Presiden Xi Jinping menekankan bahwa isu Taiwan adalah masalah paling penting dalam hubungan Tiongkok–AS. “Kemerdekaan Taiwan” bertentangan dengan perdamaian Selat Taiwan, dan menjaga stabilitas perdamaian Selat Taiwan adalah persamaan terbesar kedua negara. Pihak AS perlu menangani isu Taiwan dengan sangat hati-hati. Setelah pertemuan tersebut, Presiden Trump dalam wawancara media menyatakan, “Saya tidak ingin melihat ada pihak yang mendorong kemerdekaan (Taiwan)”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa AS tidak akan menanggung risiko perang untuk “Kemerdekaan Taiwan”. Kelompok “Kemerdekaan Taiwan” yang berniat mengandalkan AS untuk meraih kemerdekaan tidak akan berakhir baik.

Dari perbandingan kekuatan kedua sisi Selat, pihak Tiongkok daratan memegang inisiatif dan posisi dominan dalam hubungan tersebut, serta memegang inisiatif strategis untuk mewujudkan reunifikasi tanah air. PDB Taiwan mencapai setengah dari daratan pada tahun 1993, namun pada tahun 2025 kurang dari 1/20, hanya menempati peringkat kesembilan diurutkan sebagai provinsi. Tiongkok daratan adalah pasar ekspor dan tujuan investasi terbesar bagi pulau Taiwan, dan memiliki keunggulan yang luar biasa dari segi perbandingan ukuran ekonomi, sistem industri dan ruang pasar.

Segala upaya untuk memutus hubungan dan rantai pasok dengan Tiongkok daratan akan memberikan dampak yang menghancurkan bagi industri Taiwan. Pada tahun 2025, jumlah wisatawan dua arah lintas Selat mencapai 5,44 juta orang, naik 23,6% berbanding tahun 2024. Di antaranya, jumlah pengunjung Taiwan yang pertama kali datang ke daratan melebihi 300 ribu, sementara pemuda Taiwan menyumbang 34,4% dari total wisatawannya. Tren sejarah yang saling mendekati lintas Selat tidak dapat dihalangi oleh siapa pun.

Ketiga, tren penahanan “Kemerdekaan Taiwan” tidak bisa ditunda. Pemerintah Partai Demokrat Progresif (DPP) yang dipimpin oleh Lai Ching-te secara keras kepala memegang posisi separatis “Kemerdekaan Taiwan”, menolak mengakui “Konsensus 1992”, secara terbuka menantang Undang-Undang Anti-Pemisahan Negara, terus bekerja sama dengan campur tangan asing AS, dan terus melakukan tindakan “menghapus identitas Tiongkok” (de-sinicization). Hal ini adalah akar penyebab ketegangan situasi Selat Taiwan dan harus dihancurkan dengan tegas.

Pertama, DPP menentang segala hal yang berhubungan dengan Tiongkok, dengan sengaja menghalangi kerja sama dan pertukaran lintas Selat, menghalangi kebijakan yang menguntungkan Taiwan seperti Tindakan untuk Mendorong Kerja Sama Pertukaran Ekonomi dan Budaya Lintas Selat yang dikeluarkan daratan pada tahun 2018 dan 2019, serta Zona Percontohan Integrasi Pembangunan Lintas Selat. DPP secara sengaja memfitnah pertukaran normal partai, organisasi dan masyarakat di Taiwan dengan daratan, memasukkan APP daratan seperti Douyin, WeChat dan Weibo ke dalam “daftar aplikasi berisiko tinggi” dengan tujuan memutus saluran pertukaran normal lintas Selat.

Kedua, DPP mengandalkan kekuatan asing untuk meraih kemerdekaan. Otoritas Taiwan menjual Taiwan kepada AS, berkomitmen untuk pembelian senjata dalam jumlah besar, membuka pasar secara luas, serta berusaha pemindahan industri inti. Mereka rela mengorbankan kesejahteraan rakyat dan prospek ekonomi pulau Taiwan demi dukungan dari AS, menjadikan Taiwan sebagai “mesin pencetak uang” AS.

Ketiga, DPP menghasut sentimen takut dan benci Tiongkok. Anggaran pertahanan Taiwan tahun 2026 dinaikkan menjadi sekitar 3,32% dari PDB, rela mengikat rakyat ke kereta perang “Kemerdekaan Taiwan”, menjadikan pulau “tong mesiu” dan “gudang peluru”, terus meningkatkan ketegangan Selat Taiwan, dan mendorong rakyat ke jurang perang.

Baru-baru ini, Asosiasi Petani dan Nelayan, Asosiasi Pariwisata, Federasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta komentator di Taiwan menyuarakan kecaman keras terhadap otoritasnya. Hal ini menunjukkan bahwa niat jahat Lai Ching-te semakin dikenali oleh masyarakat Taiwan. Tindakannya yang anti-perdamaian, anti-pertukaran, anti-demokrasi dan anti-kemanusiaan pada akhirnya akan tercatat pada pilar sejarah selama-lamanya.

Indonesia secara konsisten dan teguh menerapkan Kebijakan Satu Tiongkok, mendukung perkembangan damai hubungan lintas Selat dan reunifikasi Tiongkok. Saya sangat mengapresiasi pendirian Pemerintah Indonesia tersebut. Dalam era baru, PKT dan Pemerintah Tiongkok akan terus mempersatukan dan memimpin saudara-saudara setanah air kedua sisi Selat, mengikuti arus sejarah dan berjuang untuk mewujudkan reunifikasi dan revitalisasi bangsa.

Kami selalu berusaha dengan harapan tulus dan upaya maksimal untuk mewujudkan reunifikasi damai, namun tidak akan membiarkan siapa pun memisahkan Taiwan dari Tiongkok dengan cara apa pun. Saya yakin bahwa kami pasti akan menghancurkan kelompok separatis “Kemerdekaan Taiwan” dan intervensi luar negeri dalam bentuk apa pun. Tugas sejarah reunifikasi tanah air pasti akan tercapai, dan pasti dapat tercapai!

--------

*) Ye Su, Merupakan Konsul Jenderal Tiongkok di Surabaya

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.