Peta sekolah dan keadilan kota

Surabaya (ANTARA) - Deretan kursi plastik mulai ditata di sejumlah sekolah negeri di Kota Surabaya. Orang tua datang membawa telepon genggam, fotokopi kartu keluarga, hingga catatan jarak rumah ke sekolah tujuan.

Di tengah antrean itu, ada kegelisahan lama yang terus berulang setiap musim penerimaan murid baru. Bukan sekadar soal diterima atau tidak diterima, melainkan soal siapa yang paling dekat dengan akses pendidikan yang dianggap baik.

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Surabaya tahun ajaran 2026/2027 kembali menjadi cermin bagaimana kota mengelola harapan warganya.

Pemerintah Kota Surabaya berupaya memperbaiki banyak sisi, mulai dari membuka posko di seluruh SD dan SMP negeri, memperketat verifikasi domisili, hingga memastikan seluruh lulusan SD tertampung di SMP negeri maupun swasta.

Di atas kertas, sistem tampak semakin tertata. Namun, di balik itu, tersimpan pertanyaan yang lebih besar mengenai pemerataan mutu pendidikan dan makna keadilan dalam sebuah kota besar.

Rebutan kursi

SPMB sejatinya bukan hanya urusan administrasi tahunan. Ia telah berubah menjadi arena perebutan masa depan. Karena itu, setiap perubahan kebijakan selalu memunculkan reaksi emosional di tengah masyarakat.

Surabaya mencoba mengurangi kepanikan itu dengan membuka posko pelayanan di sekolah-sekolah. Langkah ini tampak sederhana, tetapi penting.

Selama bertahun-tahun, salah satu persoalan utama dalam penerimaan siswa baru adalah ketimpangan informasi. Orang tua yang terbiasa menggunakan teknologi digital cenderung lebih siap dibanding warga yang minim akses internet atau kurang memahami sistem daring.

Posko sekolah menjadi semacam “jembatan sosial” agar layanan pendidikan tidak hanya dimiliki kelompok tertentu. Di titik ini, negara hadir bukan sekadar lewat aplikasi, melainkan melalui pendampingan langsung.

Namun, persoalan SPMB tidak berhenti pada teknis pendaftaran. Akar masalahnya justru berada pada persepsi publik terhadap kualitas sekolah. Selama sekolah favorit masih dianggap sebagai pintu utama menuju masa depan lebih baik, persaingan akan tetap keras.

Fenomena “titip kartu keluarga” yang terus muncul hampir setiap tahun memperlihatkan satu hal penting. Warga rela memindahkan alamat administratif demi mendekati sekolah tertentu. Itu berarti ada ketimpangan kepercayaan terhadap mutu pendidikan antarwilayah.

Pemkot Surabaya merespons dengan memperketat verifikasi domisili melalui integrasi data kependudukan dan aplikasi "Cek In Warga". Langkah ini patut diapresiasi karena berupaya menjaga objektivitas sistem. Sekolah tidak boleh dimenangkan oleh manipulasi alamat.

Tetapi pengetatan verifikasi hanyalah penyelesaian di hilir. Persoalan sesungguhnya tetap berada di hulu, yakni ketimpangan kualitas sekolah.

Selama masih ada sekolah yang dianggap “kelas satu” dan sekolah yang dipandang sebagai pilihan terakhir, warga akan terus mencari celah. Sistem apa pun akan sulit sepenuhnya adil jika kualitas layanan pendidikan belum benar-benar merata.

Perebutan kepercayaan

Pemerintah Kota Surabaya menyebut daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42 ribu kursi, sementara jumlah lulusan SD sekitar 41 ribu siswa. Secara matematis, seluruh anak dipastikan mendapat sekolah.

Data ini penting karena menggeser narasi lama bahwa banyak anak terancam tidak sekolah. Persoalannya, kini bukan lagi soal ada atau tidak ada kursi, melainkan siapa yang mendapatkan kursi di sekolah yang diinginkan.

Di sinilah hubungan antara sekolah negeri dan swasta menjadi menarik. Selama bertahun-tahun, sebagian masyarakat masih memandang sekolah negeri sebagai pilihan utama karena biaya lebih murah dan dianggap lebih bergengsi. Akibatnya, sekolah swasta sering menjadi pilihan cadangan.

Padahal, tidak sedikit sekolah swasta di Surabaya yang justru memiliki kualitas akademik, fasilitas, hingga pembinaan karakter yang kuat. Beberapa, bahkan lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan industri masa depan.

SPMB tahun ini memperlihatkan upaya pemerintah untuk mulai membangun kolaborasi antara negeri dan swasta. Pemerintah tidak lagi berbicara hanya tentang kuota sekolah negeri, tetapi juga memastikan seluruh ekosistem pendidikan bergerak bersama.

Pendekatan ini penting karena kota besar seperti Surabaya tidak mungkin bergantung sepenuhnya pada sekolah negeri. Jika semua warga berlomba masuk sekolah negeri, maka kompetisi akan selalu melahirkan kecemasan sosial.

Namun, kolaborasi itu membutuhkan prasyarat besar, yakni membangun kembali kepercayaan publik terhadap sekolah swasta. Salah satu tantangan utamanya adalah biaya pendidikan. Banyak keluarga kelas pekerja merasa sekolah swasta masih sulit dijangkau, meski daya tampung tersedia.

Karena itu, kebijakan afirmasi menjadi penting. Kuota afirmasi bagi keluarga miskin, prasejahtera, inklusi, dan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa pendidikan mulai dipandang bukan sekadar kompetisi akademik, melainkan instrumen mobilitas sosial.

Surabaya tampak ingin mengirim pesan bahwa sekolah tidak boleh menjadi ruang yang hanya dimenangkan mereka yang punya akses ekonomi dan informasi lebih baik.

Menuju pemerataan

Perubahan paling menarik dalam SPMB 2026 adalah masuknya Tes Kompetensi Akademik pada jalur prestasi SMP. Nilai rapor kini dikombinasikan dengan hasil tes.

Kebijakan ini bisa dibaca dari dua sisi. Di satu sisi, pemerintah ingin membuat seleksi lebih objektif karena standar nilai rapor antarsekolah dasar sering berbeda. Tes akademik dianggap mampu menjadi alat ukur yang lebih setara.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi memunculkan kompetisi baru. Ketika tes menjadi penentu, ruang bimbingan belajar dan industri les tambahan bisa kembali menguat. Anak-anak dari keluarga mampu biasanya lebih mudah mengakses pelatihan tambahan dibanding kelompok ekonomi bawah.

Di sinilah tantangan pendidikan perkotaan muncul. Sistem seleksi yang terlalu kompetitif berisiko memperlebar kesenjangan sosial sejak usia dini.

Karena itu, perdebatan mengenai SPMB sebenarnya bukan sekadar soal jalur domisili, afirmasi, atau prestasi. Hal yang lebih penting adalah bagaimana negara memastikan setiap sekolah memiliki kualitas yang layak, sehingga orang tua tidak merasa harus “bertarung” demi satu sekolah tertentu.

Banyak negara mulai bergerak ke arah pemerataan kualitas sekolah ketimbang memperkeras kompetisi masuk sekolah unggulan. Finlandia, misalnya, membangun sistem pendidikan dengan kualitas relatif setara antarsekolah, sehingga tekanan mencari sekolah favorit jauh lebih kecil.

Indonesia, termasuk Surabaya, tampaknya masih berada di fase transisi. Pemerintah mulai memperbaiki sistem penerimaan, tetapi pekerjaan besar pemerataan mutu masih perlu perbaikan.

Karena itu, SPMB seharusnya tidak hanya dibaca sebagai agenda tahunan penerimaan siswa baru. Ia adalah indikator "kesehatan" pendidikan sebuah kota.

Apabila setiap musim penerimaan selalu dipenuhi kecemasan, manipulasi alamat, hingga perebutan kursi sekolah tertentu, itu menandakan ketimpangan masih terasa nyata.

Surabaya sudah mengambil beberapa langkah penting melalui digitalisasi layanan, posko bantuan, integrasi data kependudukan, serta penguatan jalur afirmasi. Namun, pekerjaan berikutnya jauh lebih besar, yakni memastikan kualitas pendidikan tidak hanya menumpuk di sekolah tertentu.

Sebab ukuran keberhasilan pendidikan kota bukan terletak pada seberapa ketat seleksi dilakukan, melainkan seberapa kecil jarak mutu antara satu sekolah dan sekolah lainnya.

Ketika orang tua tidak lagi panik memilih sekolah karena percaya semua sekolah mampu memberi masa depan yang baik, pada saat itulah sistem penerimaan murid baru benar-benar menemukan makna keadilannya.