Kejari Sampang temukan dugaan proyek gagal konstruksi

Sampang (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Jawa Timur menemukan dugaan terkait sejumlah proyek yang gagal konstruksi berupa pembangunan gedung sekolah di wilayah setempat, sehingga perlu dilakukan penyelidikan.

Kasi Pidana Khusus (pidsus) Kejari Sampang I Gede Indra Hari Prabowo di Sampang, Senin mengatakan, proyek yang diduga gagal konstruksi itu merupakan proyek tahun anggaran 2024.

"Bentuknya berupa rehab gedung dan ruang kelas baru," katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya menemukan adanya dugaan proyek gagal konstruksi itu, atas laporan masyarakat.

Indra menuturkan, informasi berawal dari sekelompok warga dan pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Sampang yang melaporkan, bahwa ada ada proyek gagal konstruksi, dan meminta agar lembaga penegak hukum turun tangan untuk melakukan penyelidikan.

Pelapor menunjukkan data pada 2024, Pemkab Sampang melakukan pembangunan berupa rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru di 19 titik.

"Dari jumlah tersebut, pelapor menyebutkan bahwa sebagian dari proyek tersebut gagal konstruksi, sehingga perlu dilakukan penyelidikan," katanya.

Atas laporan itu, Kejari Sampang lalu melakukan penyelidikan, meminta penjelasan dan keterangan kepada sejumlah pihak.

"Hasil penyelidikan sementara yang kami lakukan, memang ada temuan ada proyek yang gagal konstruksi, yakni sekitar empat titik," katanya.

Menurut Indra, dugaan itu setelah Kejari mengoreksi hasil pemeriksaan ahli pada 14 titik dari 19 proyek tersebut.

"Jadi, temuan tentang empat titik itu, atas laporan pemeriksaan dari 14 titik proyek yang telah dilakukan, serta atas dasar keterangan dari sejumlah pihak yang telah dimintai keterangan oleh Kejari Sampang," kata Indra.

Ia menuturkan, para pihak yang telah dimintai keterangan dalam kasus itu, antara lain pengurus Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jawa Timur dan mantan pejabat Pemkab Sampang.

Ia lebih lanjut menjelaskan, meski tim Kejari telah menemukan dugaan adanya proyek gagal konstruksi itu, pihaknya belum menetapkan tersangka, karena masih menunggu hasil pemeriksaan oleh tim ahli tuntas.

"Nilai total proyek dari 19 titik tersebut mencapai Rp7 miliar lebih dan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dari anggaran pemerintah pusat," katanya.