Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Probolinggo melalui sarasehan koordinasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo, Jawa Timur.
"Langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem itu sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda penghapusan kemiskinan ekstrem secara sistematis dan berkelanjutan," kata Staf Khusus Menteri Sosial RI Abd. Malik Haramain dalam keterangannya yang diterima di Probolinggo, Rabu.
Pertemuan sarasehan koordinasi tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor bidang sosial dengan mengangkat tema penguatan koordinasi, komunikasi dan sinergitas antara Kemensos RI dan pemerintah daerah, sehingga forum itu memfokuskan pembahasan pada percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.
Beberapa program prioritas yang menjadi sorotan antara lain Program Sekolah Rakyat, program pemberdayaan masyarakat miskin serta optimalisasi penyaluran bantuan sosial berbasis pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Target nasional hanya dapat tercapai apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu arah kebijakan yang terkoordinasi," tuturnya.
Dalam arahannya, Staf Khusus Mensos itu menekankan pentingnya integrasi program antara pemerintah pusat dan daerah agar intervensi sosial lebih efektif dan tepat sasaran karena sinergi tersebut dinilai krusial untuk memastikan setiap kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan berkelanjutan dan saling melengkapi.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Rachmad Hidayanto menyampaikan sejumlah harapan dari pemerintah daerah, salah satunya adalah percepatan survei lokasi lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Probolinggo oleh Kemensos RI maupun Kementerian PUPR.
Pihaknya juga mengusulkan adanya penguatan program pemberdayaan masyarakat miskin karena pola bantuan sosial yang bersifat sementara perlu diimbangi dengan program pemberdayaan agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi.
"Bantuan sosial sifatnya sementara, sedangkan pemberdayaan menjadi kunci agar masyarakat miskin dapat berdiri sendiri dan keluar dari lingkar kemiskinan," katanya.
Para pendamping sosial ikut menyampaikan masukan terkait hasil pemutakhiran data DTSEN yakni menilai masih terdapat ketidaksesuaian antara data yang terinput dengan hasil verifikasi dan validasi lapangan. Hal ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama agar akurasi data penerima manfaat semakin tepat.
Keakuratan data menjadi faktor penting dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan meminimalisir potensi kesalahan distribusi. Dengan data yang valid dan mutakhir, program pengentasan kemiskinan diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
