KPP Pratama Bojonegoro permudah layanan wajib pajak melalui LDK

Bojonegoro (ANTARA) - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro, Jawa Timur berupaya mempermudah layanan wajib pajak di wilayah setempat melalui program Layanan Di Luar Kantor (LDK) pada 20 kecamatan yang telah ditentukan.

Kepala Kantor KPP Pratama Bojonegoro Djunaidi Djoko Prasetyo di Bojonegoro, Senin mengatakan bahwa pihaknya terus menyosialisasikan perpajakan kepada masyarakat dan instansi terutama yang memiliki banyak pegawai.

"Membuka LDK berada di 20 lokasi kecamatan yang telah ditentukan untuk mempermudah wajib pajak membayar pajak dan mengurus tanggungan perpajakan," katanya.

Program LDK yang dilaksanakan di kecamatan mulai 27 Januari sampai 12 Februari 2026 terbagi yakni pada 27 Januari di Kecamatan Padangan, Kasiman dan Sugihwaras.

Pada 28 Januari di Kecamatan Kedungadem dan Bubulan, 29 Januari di Kecamatan Kapas, 3 Februari di Kecamatan Ngraho, Sukosewu dan Kalitidu.

Sedangkan pada 4 Februari di Kecamatan Kepohbaru, 5 Februari di Kecamatan Sekar, Tambakrejo dan Sumberejo, 10 Februari di Kecamatan Gondang, Balen dan Baureno, 11 Februari di Kecamatan Dander dan Purwosari, 12 Februari di Kecamatan Ngasem.

Sementara itu Kecamatan Kanor belum konfirmasi namun program LDK dijadwalkan pada 29 Januari 2026.

"Dari jumlah 28 kecamatan di Bojonegoro ada 20 lokasi kecamatan karena beberapa kecamatan yang wilayahnya kecil digabung dengan kecamatan lain," jelasnya.

Di sisi lain, lanjut Djunaidi, penerimaan pajak KPP Pratama Bojonegoro pada 2025 yang sebanyak Rp567,84 miliar terdiri dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib senilai Rp358,47 miliar.

Kemudian, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor Rp89,20 miliar, sektor industri pengolahan Rp69,76 miliar, pejabat negara, karyawan, pensiunan dan tidak atau belum bekerja Rp20,80 miliar.

Selain itu, jasa keuangan dan asuransi Rp4,51 miliar, jasa persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya Rp5,19 miliar, pertanian, kehutanan dan perikanan Rp2,18 miliar.

Termasuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial Rp1,62 miliar, jasa pendidikan Rp2,35 miliar dan sektor lainnya Rp11,13 miliar.

"Kami selalu mengimbau kepada seluruh masyarakat dan instansi untuk segera melaporkan pajaknya supaya tidak antre pada akhir Maret 2026," katanya.