Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah menjadwalkan pada awal Februari 2026 mengumumkan hasil pendaftaran Program Digitalisasi Bantuan Sosial atau perlindungan sosial (perlinsos) yang diujicobakan pertama di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Masyarakat yang sebelumnya telah mendaftar program tersebut bisa mengakses hasil pendaftaran melalui kantor desa, agen Perlinsos, dan laman Portal Perlinsos.
"Hasil seleksi yang diumumkan berasal dari filter uji coba terbaru yang diterapkan, dan hasilnya akan ditampilkan secara transparan, termasuk alasan mengapa seseorang dinyatakan layak atau tidak layak," kata Principal Expert Government Technology Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Rahmat Danu Andika usai sosialisasi tahapan lanjutan Digitalisasi Bansos di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jumat.
Ia menyampaikan, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang menginisiasi program nasional itu telah melakukan sosialisasi terkait pengumuman hasil kelayakan pendaftar perlinsos dan masa sanggah ke seluruh agen perlinsos dan tokoh masyarakat di Banyuwangi selama empat hari, 20-23 Januari 2026.
Andika mengatakan, masyarakat yang merasa tidak mampu tapi dinyatakan tak layak menerima bansos berdasarkan hasil seleksi bisa mengajukan proses sanggah.
"Proses sanggah sangat mudah dilakukan, bisa melalui agen, secara mandiri melalui Portal Perlinsos, maupun dengan datang langsung ke kantor desa untuk dibantu oleh agen yang bertugas," ujarnya.
Proses sanggah, lanjutnya, dilakukan untuk mendapatkan data akhir yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil sanggahan warga tersebut akan segera diproses lebih lanjut oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dicek kebenarannya, dan bila benar data otomatis akan diperbarui.
Andika mengapresiasi upaya Pemkab Banyuwangi dalam mendukung program unggulan pemerintah pusat itu.
"Alhamdulillah, proses perlinsos digital di Banyuwangi berjalan cukup lancar, sejak tahun lalu, kolaborasi antar-kementerian dan dukungan Pemkab dan seluruh warga Banyuwangi sangat baik," katanya.
Sementara Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan menambahkan, hasil akhir Program Pelinsos Digital akan digunakan sebagai pijakan penyaluran dua jenis bantuan sosial ke depan, yakni bantuan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Konsekuensinya, akan ada banyak perubahan, penerima yang sebelumnya diketahui tidak layak akan dikeluarkan dari daftar penerima dan digantikan dengan mereka yang dinyatakan layak berdasarkan hasil pendataan terbaru ini," tuturnya.
Andy menjelaskan, jumlah penerima bantuan sosial dua program itu akan disesuaikan dengan kuota bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Kementerian Sosial tidak bisa menambah kuota secara langsung. Kuota di daerah ditentukan berdasarkan rasio tingkat kemiskinan di daerah tersebut, dan hanya bisa bertambah jika Presiden menambah kuota nasional," katanya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengaku bahwa masyarakat akan sangat diuntungkan dari program bansos digital ini.
"Karena bansos ini akan lebih tepat sasaran dan akuntabilitasnya juga terjaga," katanya.
