Surabaya (ANTARA) - Populi Center menilai skema Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuntut prasyarat yang jauh lebih berat.
Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona menyebut pemerintah dan partai politik harus mampu meyakinkan publik bahwa mekanisme tersebut lebih demokratis, akuntabel, dan efektif.
"Bukan semata mengejar efisiensi anggaran," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Jumat.
Afrimadona mengungkapkan Pilkada melalui DPRD bukan solusi teknokratis.
"Ini adalah pilihan politik yang membawa konsekuensi besar terhadap kualitas demokrasi lokal dan legitimasi kekuasaan," ujarnya.
Menurutnya perubahan mekanisme Pilkada tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
Afrimadina menekankan setidaknya beberapa prasyarat utama agar Pilkada melalui DPRD dapat diterima masyarakat.
Di antaranya partai politik perlu melakukan sosialisasi yang luas, terbuka dan berkelanjutan kepada publik, bukan sekadar sosialisasi formal atau prosedural.
"Publik perlu memahami secara jujur bagaimana mekanisme ini bekerja, apa kelebihannya, serta apa konsekuensinya terhadap tata kelola pemerintahan daerah," tuturnya.
Survei Populi Center yang dirilis pada penghujung 2025 lalu menunjukkan preferensi publik terhadap Pilkada langsung masih sangat kuat.
Sebanyak 89,6 persen responden menginginkan gubernur dipilih secara langsung. Selain itu 94,3 persen menginginkan mekanisme yang sama untuk pemilihan bupati dan wali kota.
“Tanpa reformasi partai, Pilkada melalui DPRD akan mudah dipersepsikan sebagai proses elitis dan tertutup,” ucap Afrimadona.
