Surabaya (ANTARA) - Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-18 yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, kembali memilih Imam Utomo S untuk memimpin Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur untuk periode 2025–2030 melalui
“Alhamdulillah, kepengurusan PMI di Jawa Timur, dari kabupaten/kota sampai provinsi sangat kompak. Sehingga proses Musprov ini berlangsung lancar dan cepat,” kata Imam Utomo melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Rabu.
Imam Utomo terpilih secara aklamasi setelah 38 PMI kabupaten/kota sebagai pemilik suara sepakat memberikan dukungan penuh.
Mantan Gubernur Jawa Timur dua periode itu dinilai sukses menjaga soliditas dan memperkuat struktur organisasi PMI Jatim pada periode sebelumnya.
Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan dan menegaskan bahwa memimpin PMI merupakan amanah sekaligus komitmen moral dalam kerja-kerja kemanusiaan.
Pada periode berikutnya PMI Jawa Timur akan memfokuskan penguatan kapasitas relawan, percepatan respons kebencanaan, serta optimalisasi layanan kemanusiaan di seluruh wilayah provinsi.
Musprov ke-18 juga menyoroti pentingnya meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan donor darah.
Antusiasme donor darah dari kelompok muda dinilai turut menjaga ketersediaan darah, terutama dalam situasi darurat.
Dalam forum tersebut, PMI menekankan pentingnya kesinambungan teknologi dan sistem layanan darah.
Pengalaman saat pandemi COVID-19, ketika kebutuhan plasma konvalesen meningkat, menjadi contoh keberhasilan unit layanan darah PMI dalam mengelola teknologi ekstraksi plasma.
PMI Jawa Timur juga menegaskan perlunya memperkuat sinergi dengan fasilitas kesehatan, terutama terkait jejaring bank darah dan sistem rantai dingin (cold chain).
Efisiensi distribusi darah disebut menjadi salah satu prioritas dalam kepengurusan mendatang.
Imam Utomo menambahkan bahwa pemerintah terus hadir dalam penanganan kebencanaan, namun keterlibatan berbagai elemen masyarakat tetap mutlak diperlukan.
PMI Jawa Timur pada periode sebelumnya mencatat kenaikan jumlah penghargaan donor darah sukarela.
Peningkatan tersebut menjadi indikator tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan PMI.
Terkait daerah-daerah yang memerlukan penguatan layanan atau peningkatan partisipasi donor, PMI akan melakukan pembahasan lebih rinci dalam rapat kerja berikutnya.
Setiap kabupaten/kota memiliki kondisi berbeda sehingga strategi penguatan kelembagaan dinilai harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
