Pamekasan (Antara Jatim) - Anggota DPR RI asal Madura, Jawa Timur Said Abdullah menyatakan, akan mengupayakan bantuan pengeboran di desa-desa rawan kekeringan dan kekurangan air bersih kepada pemerintah pusat. "Saya sudah melakukan pendataan di Madura ini daerah-daerah yang rawan kekeringan dan kekurangan air bersih dan akan sampaikan kepada pemerintah pusat mereka bisa mendapatkan program bantuan pengeboran air bersih," kata Said Abdullah, Jumat. Ia menjelaskan, pemerintah pusat selama ini memiliki program pemberdayaan dan bantuan pada desa-desa tertinggal dan rawan kekeringan. Salah satunya berupa bantuan pengeboran. Oleh karenanya, sambung dia, pihaknya akan berupa memperjuangkan secara politik agar desa-desa di Madura yang rawan kekeringan dan kekurangan air bersih bisa mendapatkan bantuan pengeboran. "Kalau di Pamekasan, desa-desa yang rawan kekeringan dan kekurangan air bersih adalah Desa Bujur Barat, Bujur Tengah dan Bujur Timur," kata Said. Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kelahiran Sumenep ini lebih lanjut menambahkan, ketersediaan air sangat menentukan terhadap perkembangan perekonomian masyarakat di bidang pertanian. Biasanya, kata Said, desa-desa yang rawan kekeringan kondisi ekonomi dan hasil pertaniannya sangat rendah, karena produksi pertanian di desa-desa yang rawan kekeringan hanya saat musim hujan. Sedangkan pada musim kemarau secara otomatis terhenti, karena tidak adanya persediaan air bersih. Akibatnya, di tiga desa yang rawan kekeringan dan kekurangan air bersih itu, masyarakat banyak yang memilih bekerja di luar negeri menjadi TKI. Selain mengupayakan bantuan pengeboran air bersih, anggota DPR RI asal Madura ini juga berjanji akan mengupayakan bantuan pembuatan embung atau penampungan air, sehingga nantinya bisa digunakan untuk mengairi lahan pertanian di saat kemarau. Namun, kata dia, khusus untuk proyek pembuatan embung ini, membutuhkan kerja sama yang baik dengan masyarakat khususnya untuk penyediaan lahan. "Sebab, biasanya pemerintah pusat hanya menyediakan dana saja, sedang lahan yang akan dibangun embung itu, harus dari masyarakat itu sendiri. Kalau ada bisa menggunakan tanah kas desa, karena tanah itu milik negara," kata Said Abdullah menjelaskan. (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013