Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan komitmen pengelolaan hutan oleh masyarakat adat di Indonesia yang disampaikan dalam Leaders Summit KTT Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil, diapresiasi dunia.
Pernyataan komitmen tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo pada Jumat (7/11) yang dinilai selaras dengan arah prioritas kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat komitmen Indonesia terhadap aksi iklim global.
"Presiden menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil dengan memberikan hak kelola hutan seluas 1,4 juta hektar kepada masyarakat adat selama empat tahun ke depan. Ini satu hal yang sangat dikagumi dan mendapatkan dukungan dari dunia internasional," ujar Raja Juli dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Menhut melanjutkan, komitmen Indonesia untuk tetap percaya dengan Perjanjian Paris dan norma-norma yang lain, serta terus bergerak bersama-sama melakukan aksi iklim secara multilateral juga diapresiasi dunia.
Perjanjian Paris tersebut menargetkan nol emisi atau net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga delapan persen per tahun. Strategi pembangunan hijau tersebut dituangkan dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC).
Selain itu, pernyataan terkait bergabungnya Indonesia dalam Tropical Forest Forever Facility (TFFF) oleh Presiden Prabowo untuk memberikan kontribusi pendanaan yang sama dengan Brasil juga menjadi sorotan penting.
"Ini juga menunjukkan bahwa sebagai negara berkembang sekaligus negara yang memiliki hutan tropis terbesar, kita berbicara kepada seluruh belahan dunia bahwa kita tidak hanya memiliki hutan, tetapi juga secara aktif terlibat dalam mencari mekanisme perlindungan terhadap hutan tropis kita," ucap Raja Juli.
Ia juga menegaskan, Indonesia akan terus bekerja sama dengan negara lain dalam kerangka multilateralisme untuk melindungi bumi dari ancaman perubahan iklim.
