Surabaya - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menilai serapan anggaran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Surabaya hingga triwulan ketiga atau November 2012 rendah, sekitar 7,67 persen. Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel Alim, Senin, mengatakan, pihaknya menyesalkan molornya sejumlah pembangunan sekolah, puskesmas, rumah sakit dan lainnya di Surabaya sehingga mengakibatkan serapan anggaran dinas terkait rendah. "Jika seperti ini tentu mengganggu pelayanan publik di Surabaya," katanya. Menurut dia, berdasarkan e-controlling atau Laporan Penyerapan dan Realisasi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga November 2012 cukup memprihatinkan. Dari alokasi anggaran di Dinas Cipta Karya sebesar Rp320,287,559,077, namun penggunaan anggaran baru mencapai Rp24,728,689,192 atau 7,67 persen. Sedangkan realisasi fisiknya baru mencapai 39,40 persen. "Kami perkirakan target Dinas Cipta Karya untuk serapan anggaran pada 2012 mencapai 87,96 persen tidak akan terwujud," katanya. Adapun proyek-proyek besar yang masih belum selesai pengerjaanya di antaranya Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan alokasi anggaran Rp131,149,632,466. Namun realisasi keuangan baru mencapai Rp8,062,271,742 atau 6,15 persen. Sedangkan realisasi fisik mencapai 36,31 persen. Begitu juga dengan pembangunan atau rehabilitasi dan pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dialokasikan Rp16,012,710,839, namun realisasinya baru Rp2,212,508,914 atau 13,82 persen dan realisasi fisik 75,65 persen. Selain itu, pembangunan Gedung dan Peralatan RSD Dr. Soewandhi yang alokasikan Rp25,397,923,042 namun realisasinya baru mencapai Rp22,573,000 atau 0,09 persen dan fisik 1,71 persen. Hal sama juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Simon Lekatompesy. Ia meminta, sejak 2011 sampai 2012 tidak membangun sekolah baru tapi merenovosi sekolah yang terbengkalai. "Ada sekitar 42 sekolah yang terbengkalai, saya minta pada 2012 dibangun tapi hingga kini belum tuntas," katanya. Simon mengatakan kalau dilihat dari e-controling anggaran yang disampaikan serapannya masih rendah. Penyebabnya banyak proyek sudah berjalan tapi kontraktornya masih belum menagih karena kelengkapan administrasinya. "Selain itu, pekerjaanya yang terlambat sehingga serapan juga ikut terlambat. Di dalam sistem mereka bisa menagih kalau targetnya tercapai," katanya. Untuk itu, lanjut dia, Komisi C akan memanggil Dinas Cipta Karya untuk mengetahui progres pembangunan di Surabaya. Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Surabaya Agus Imam Sonhaji belum bisa dikonfirmasi. Saat ditelepon melalui ponselnya terdengar nada sambung tapi tidak diangkat. (*)
