Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin memperkenalkan konsep atau demokrasi hijau untuk membentuk kebijakan politik yang seimbang dan berkelanjutan bagi lingkungan.
"Jadi green democracy memang istilah yang agak baru dan coba kami kembangkan, kami menginginkan agar demokrasi semakin sejuk dan pro terhadap lingkungan. Memang tidak mudah, jadi kami terus-terus coba mengenalkan," kata Sultan Bachtiar setelah menghadiri Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.
Menurut dia, dengan memasifkan pengenalan konsep demokrasi hijau ke depannya bisa melahirkan seorang pejabat negara maupun politikus yang mampu menjalankan roda pemerintahan melalui pembuatan kebijakan, salah satu soal perekonomian, tetapi tak boleh mengesampingkan kewajiban melestarikan alam.
Dia menyebut kebijakan perekonomian memang sangat dibutuhkan, tetapi untuk mewujudkan sebuah keberlanjutan perlu menakar dampak terhadap sektor lain, salah satunya memastikan bahwa setiap regulasi tetap memiliki fokus terhadap proses dan mekanisme meminimalkan dampak kerusakan alam.
"Sebab, jika tidak dijalankan kerusakan alam justru akan menimbulkan dampak kerugian terhadap masyarakat. Jadi keduanya harus bisa berjalan paralel," ujarnya.
Soal alasan menggaungkan demokrasi hijau di dalam pelaksanaan Tanwir XXXIII IMM, disebutnya merupakan upaya untuk mendekatkan konsep tersebut kepada para mahasiswa.
Dia tak memungkiri bahwa IMM merupakan salah satu organisasi yang banyak melahirkan pejabat publik maupun politisi di level daerah atau pusat sehingga perlu diperkenalkan dengan konsep tersebut.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat IMM Riyan Betra Delza mengingatkan kepada seluruh anggota organisasi itu agar membuat sebuah kebijakan yang bernilai bagi seluruh masyarakat, bisa dipertanggungjawabkan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Riyan menyampaikan setiap orang yang tergabung di IMM harus mampu memikirkan dan menempatkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi serta golongan.
Selain itu, dia berharap IMM mampu menganggap jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif sebagai mitra kritis dan strategis dalam misi menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Sejauh mana kualitas kami dalam bersilaturahmi, sejauh mana kualitas kami dalam membangun soliditas dan solidaritas, dan sejauh mana kualitas kami dalam berjamaah. IMM tidak bisa sendiri, kita harus selalu bersama," ujar dia.
