Ketua Komite IV DPD sebut dana BGN Jadi penggerak ekonomi daerah

menghidupkan kembali aktivitas di pasar-pasar tradisional dan menggerakkan mesin penggilingan padi di desa

Surabaya (ANTARA) - Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Nawardi menilai tata kelola anggaran yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.

“Dana Rp500 juta per 12 hari per unit pelayanan ini harus menjadi magnet uang yang menghidupkan kembali aktivitas di pasar-pasar tradisional dan menggerakkan mesin penggilingan padi di desa,” kata Nawardi dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.

Berdasarkan laporan BGN, lanjutnya, diproyeksikan proyeksi bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima alokasi rata-rata Rp500 juta setiap 12 hari.

Menurut dia, kebijakan BGN yang menyalurkan sekitar 93 persen anggaran atau sekitar Rp240 triliun langsung ke daerah dari total plafon Rp268 triliun merupakan langkah strategis.

Model tersebut memastikan dana negara tidak mengendap di birokrasi, melainkan langsung beredar di unit-unit pelayanan hingga tingkat desa.

Ia juga mendorong BGN agar konsisten melibatkan koperasi desa dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal dalam rantai pasok MBG.

Penyerapan bahan pangan, kata dia, perlu diprioritaskan dari penggilingan padi desa, peternak telur lokal, hingga petani sayur setempat agar perputaran dana tetap berada di daerah.

“Jangan sampai dana sebesar ini justru terserap ke perusahaan-perusahaan besar di luar daerah. Kita ingin uang negara berhenti dan berputar di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Keberadaan SPPG di berbagai wilayah, menurut Nawardi, sekaligus menempatkan negara sebagai pembeli siaga (off-taker) bagi hasil produksi petani, yang diyakini memberi kepastian pasar dan memperkuat posisi tawar petani terhadap tengkulak.

Ia menambahkan, dengan jaminan serapan tersebut, Nilai Tukar Petani (NTP) yang saat ini berada di kisaran 125 diharapkan naik menjadi 150 sehingga memberikan ruang keuntungan yang lebih baik bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Terkait proyeksi peredaran dana Rp62 triliun hingga Maret 2026, Nawardi menegaskan DPD RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat guna memastikan pelaksanaan program berjalan transparan dan tepat sasaran.

Menurut dia, MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga menjadi instrumen stimulus ekonomi rakyat melalui mekanisme transfer langsung yang akuntabel.

“Kami akan memastikan setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat di daerah,” katanya.