Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, fokus menggenjot imunisasi anak, salah satunya lewat Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor: 400.7.7.1 /18915/436.7.2/2025 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Campak di Kota Surabaya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina di Surabaya, Senin, mengatakan hal itu menyusul ditetapkannya status Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Sumenep, Madura, serta tingginya mobilitas penduduk antara kedua wilayah.
Ia mengatakan SE ini menjadi panduan bagi seluruh masyarakat untuk memutus rantai penularan.
"Mohon doanya agar Surabaya aman dari KLB. Kami terus berupaya agar hal itu tidak terjadi. Fokus utama kami adalah kejar imunisasi yaitu mencari anak-anak yang status imunisasinya belum lengkap dan melengkapi dosisnya," ujar Nanik.
Nanik mengakui penanganan penyakit campak di Surabaya memiliki tantangan tersendiri, terutama karena tingginya mobilitas penduduk. Selain itu masih ada sebagian kecil masyarakat yang tidak mau membawa anaknya imunisasi karena stigma atau misinformasi.
"Kadang-kadang kita harus mendatangi mereka satu per satu, mencari dari rumah ke rumah, karena masih ada yang percaya beberapa stigma," kata Nanik.
Ia mengatakan capaian imunisasi di Surabaya melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Data per Januari hingga Juli 2025 menunjukkan capaian imunisasi Campak-Rubella (MR) yang impresif di Kota Pahlawan yaitu dosis satu mencapai 60,1 persen melebihi dari target 58 persen, dosis dua mencapai 60,7 persen melebihi target 58 persen, kemudian dosis ketiga mencapai 76,71 persen melebihi dari target 58 persen.
“Target dari pusat itu 95 persen per antigen dan kita sudah melebihi itu," ujarnya.
Dalam SE tersebut juga dijelaskan bahwa penyakit campak merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang sangat menular, disebabkan oleh virus dengan gejala meliputi demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, muncul ruam kemerahan khas yang menyebar ke seluruh tubuh.
“Apabila muncul ruam disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama minimal tujuh hari sejak timbulnya ruam. Isolasi dipantau oleh petugas kesehatan setempat bersama aparat Kelurahan dan RT/RW,” kata Nanik.
