Surabaya (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur menilai rencana unjuk rasa akbar oleh elemen Rakyat Jatim Menggugat yang mengusung isu pemakzulan Gubernur Khofifah Indar Parawansa tidak memiliki dasar kuat.
"Melihat kinerja Bu Khofifah serta penerimaan yang baik di masyarakat, isu ekstrem berupa pemakzulan rasanya tidak ada ruang untuk itu," kata Wakil Ketua DPD Golkar Jatim Jairi Irawan di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, berbagai program yang dijalankan Gubernur Khofifah selama ini telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Antara lain layanan Trans Jatim, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar setiap tahun, beasiswa santri unggul, serta sejumlah program lainnya.
Pada periode kedua pemerintahannya, lanjut Jairi, Khofifah bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menekankan program Gerbang Baru Nusantara yang menempatkan Jawa Timur sebagai pusat peran perdagangan, khususnya untuk kawasan Indonesia timur.
"Ekspedisi dagang yang dilakukan telah memberikan dampak ekonomi dan sosial yang baik bagi produk-produk lokal Jawa Timur," ujar Anggota DPRD Jatim ini.
Ia menambahkan, isu yang digulirkan kelompok Rakyat Jatim Menggugat sejatinya sudah terjawab melalui capaian kinerja Khofifah-Emil yang terukur, termasuk hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan tinggi masyarakat terhadap kepemimpinan mereka.
Sebagai partai pengusung, Golkar memastikan komitmennya untuk mendukung penuh kepemimpinan Khofifah-Emil hingga akhir masa jabatan lima tahun.
Dirinya menegaskan Golkar Jawa Timur akan terus berperan dalam menyukseskan kepemimpinan Bu Khofifah dan Mas Emil, termasuk mendukung program-program Nawa Bhakti Satya.
Selain rencana unjukrasa, elemen Rakyat Jatim Menggugat juga mendirikan posko untuk mengumpulkan donasi baik uang maupun barang di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya tepatnya di Taman Apsari.
Ada tiga tuntutan yang akan disuarakan elemen ini, pertama penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.
Kedua, usut dugaan korupsi dana hibah triliunan rupiah. Ketiga, hapus segala bentuk pungli di SMA/SMK Negeri di Jatim.
