Jakarta - Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA-UII) Yogyakarta Mahfud MD akan menemui Menko Polhukam Djoko Suyanto , KPK, dan Polri untuk menyampaikan saran terkait kemelut KPK dan Polri. "Saya selaku Ketua Umum IKA-UII Senin (8/10) akan audiensi dengan Menko Polhukam, KPK, dan Polri untuk menyampaikan saran agar dicari jalan keluar yang baik dalam kemelut KPK-Polri," kata Mahfud, dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Senin. Menurut Mahfud yang juga ketua Mahkamah Konstitusi ini, IKA-UII tak memihak pada siapa pun secara institusional tetapi memihak kepada kepentingan pemberantasan korupsi. "Kami akan menyampaikan saran yang seimbang baik kepada Polri maupun kepada KPK sebagai dua lembaga penegak hukum yang sama diperlukan oleh bangsa dan negara," katanya. Mahfud mengungkapkan bahwa dirinya akan ditemani oleh beberapa Pengurus IKA-UII Pusat antara lain Ifdhal Kasim, AH Semendawai, Henry Yosodiningrat, Taufiqurrahman Sahuri, Ari Yusuf Amir, serta Suparman Marzuki. Dia juga menyatakan pahak pihaknya harus mendukung semua upaya pemberantasan korupsi, baik yang dilakukan oleh KPK maupun oleh Polri. "Kami tak perlu memojokkan salah satu institusi. Keduanya harus kami dukung sekaligus dikritisi," tambahnya. Mahfud berpendapat bahwa KPK sangat penting sebagai lembaga pemberantas korupsi dan karenanya harus didukung dan Polri juga tak kalah pentingnya daripada KPK sehingga tak boleh selalu dipojokkan. "Kami tak bisa bayangkan betapa bahayanya negara ini jika tak ada polisi yang efektif dan berwibawa," tegas Mahfud. Untuk itu, Mahfud mengajak semua pihak untuk membangun kewibawaan Polri dan harus menjaga KPK dan Polri, tak boleh menjadi bagian dari gerakan yang ingin mengadu domba keduanya. (*)
Berita Terkait

BRIN gandeng TNI AU perkuat potensi kerja sama riset alutsista
25 Juni 2025 11:41

Menkomdigi: ASN harus jadi penggerak transformasi digital
24 Juni 2025 22:15

11 WNI tiba di tanah air setelah dievakuasi dari Iran
24 Juni 2025 21:15

Prabowo tunjuk lima anggota Pansel calon anggota Ombudsman 2026-2031
24 Juni 2025 15:40

KKP tegaskan pulau tak bisa diperjualbelikan
22 Juni 2025 22:45

BGN desain pemberian MBG saat libur sekolah
22 Juni 2025 16:45

Wamenkomdigi : pemerintah tetap junjung prinsip kebebasan pers
21 Juni 2025 07:45