Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding membahas peluang kerja sama penguatan pelatihan vokasi dan penempatan tenaga kerja terampil Indonesia ke luar negeri, khususnya ke Jepang.
Delegasi Kementerian P2MI melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada 19–26 Agustus untuk mengoptimalkan tata kelola penempatan serta memperkuat manajemen pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI).
"Saya menekankan bahwa salah satu problem utama dalam penyiapan pekerja migran ke Jepang adalah penguasaan bahasa," ujar Karding saat bertemu jajaran PT Bisa Ruang Nuswantara (BIRU) di Jepang, Ahad, sebagaimana keterangan resmi Kemen-P2MI di Jakarta, pada hari yang sama.
Dalam pertemuan itu, Karding menanyakan berbagai hal terkait program vokasi, mulai dari kesiapan melatih tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar internasional hingga penyaluran tenaga kerja bersertifikat.
Menanggapi hal tersebut, CEO PT BIRU, Kanya, menjelaskan bahwa program vokasi pihaknya telah berjalan di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sejak 2018, pihaknya mengembangkan pelatihan mekanik dan operator alat berat di 47 sekolah mitra.
“Tahun ini kami juga tengah menyiapkan pusat pelatihan dan sertifikasi building cleaner yang sudah diakui Japan Association for Building Maintenance,” katanya.
Menurut dia, pelatihan yang dikelola perusahaannya berlangsung selama 10 hari dengan biaya sekitar Rp5 juta per peserta, termasuk ujian dan sertifikasi.
Kanya menambahkan, permintaan tenaga kerja terampil asal Indonesia dari perusahaan Jepang cukup tinggi.
“Permintaan awal tahun ini sebanyak 100 orang untuk posisi building cleaner, sementara tahun depan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 300 orang. Setelah pelatihan, sekitar 34 persen tenaga kerja diserap grup kami, sementara sisanya disalurkan ke perusahaan lain,” ujarnya.
Di akhir diskusi, Karding menyarankan agar pelatihan building cleaning sebaiknya langsung dipadukan dengan pembelajaran bahasa Jepang. Menteri P2MI itu juga menegaskan pemerintah siap mendukung pengembangan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar global.
“Kami siapkan kurikulum, kami bantu sepenuhnya. Harapannya, program vokasi tidak hanya memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga membuka jalur penempatan tenaga kerja Indonesia yang terukur, bersertifikat, dan sesuai standar global,” tegasnya.
Selama berada di Jepang, delegasi Kemen-P2MI juga bertemu sejumlah otoritas strategis untuk membahas isu-isu fundamental terkait pekerja Indonesia, baik yang telah bekerja di Jepang maupun yang masih dalam proses penempatan.
Selain berkunjung ke Prefektur Miyagi, delegasi Kemen-P2MI juga menggelar pertemuan dengan KBRI Tokyo, Menteri Kehakiman Keisuke Suzuki, Menteri Agrikultur, Kehutanan dan Perikanan Jepang, serta para pelaku usaha di negara Matahari terbit itu.
