Menteri P2MI tekankan perlunya kolaborasi lindungi pekerja migran

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menekankan perlunya kolaborasi dalam upaya melindungi pekerja migran Indonesia.

Dia mengatakan hal itu saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Program Kementerian P2MI pada Minggu (29/6).

"Kita harus menyatukan hati dan langkah. Program perlindungan PMI tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu unit atau diumumkan sepihak. Ini harus dijalankan sebagai tim yang solid," kata Karding, seperti dikutip dalam keterangan dari kementeriannya.

Dia juga menekankan pentingnya program pelindungan pekerja migran secara nyata dan kolektif, bukan sekadar rencana di atas kertas.

Menurut Karding, keberhasilan program perlindungan pekerja migran sangat ditentukan oleh kerja sama seluruh jajaran, mulai dari pusat hingga daerah.

Dia juga menekankan perlunya evaluasi dan pengawasan rutin agar setiap program bisa terukur secara jelas.

Karding meminta seluruh jajaran Kementerian P2MI untuk melakukan evaluasi minimal tiga bulan sekali terkait pelatihan, penempatan, dan pemberdayaan pekerja migran setelah mereka kembali ke Indonesia.

Dia juga mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga pendidikan vokasi, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.

"Banyak calon pekerja migran di desa belum mendapat informasi yang benar. Di sinilah pentingnya kerja sama dengan kampus, sekolah, dan tokoh masyarakat untuk memastikan calon pekerja migran mendapat pembekalan yang layak," kata dia.

Karding juga menegaskan perlunya peningkatan layanan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pekerja migran.

Dia meminta pelayanan yang diberikan tidak sekadar administratif, tetapi juga menyentuh persoalan konkret yang dihadapi pekerja migran dan keluarga mereka.

"Program ini bukan sekadar kinerja kementerian, tetapi cerminan kinerja pemerintah di mata masyarakat. Karena itu, kita harus disiplin, profesional, dan kompak," kata Karding, menegaskan.

Rakornas tersebut diikuti seluruh Kepala BP3MI, pejabat struktural, dan pemangku kepentingan dari berbagai daerah.

Kesepakatan dan rekomendasi selama Rakornas akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret di masing-masing wilayah, termasuk pengawasan capaian target secara periodik.