Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan penetapan 5 Juli sebagai Hari Ekonomi Pancasila dan Hari Ekonomi Konstitusi.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koperasi dan UMKM Nurdin Halid mengatakan usulan ini dilatarbelakangi oleh implementasi ekonomi Pancasila yang dinilai baru benar-benar dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami mengusulkan supaya ada Hari Ekonomi Konstitusi, Hari Ekonomi Pancasila, supaya negeri ini, yang tahun-tahun kemarin sangat liberal, cenderung kapitalis, itu sudah berubah menjadi ekonomi gotong royong, ekonomi konstitusi, ekonomi Pancasila,” kata Nurdin dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin di Jakarta, Selasa (19/8) malam.
Nurdin menjelaskan usulan tersebut merujuk pada beberapa landasan hukum dan filosofis, antara lain UUD 1945 yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum, Pancasila sila kedua dan kelima, serta Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4. Ia menilai pasal-pasal ini belum sepenuhnya diimplementasikan.
Usulan penetapan 5 Juli sebagai Hari Ekonomi Pancasila dan Hari Ekonomi Konstitusi akan dibahas dalam Rakornas Kadin pada 19-21 Agustus.
Setelah itu, Kadin juga akan mengadakan seminar di beberapa universitas untuk mematangkan narasi dan dasar pemikiran di balik usulan ini. Menurut Nurdin, Kadin menargetkan pengumuman resmi bisa dilakukan pada Oktober 2025.
Kadin menyelenggarakan Rakornas Bidang Koperasi dan UMKM 2025 sebagai bagian dari komitmen dalam memperkuat peran UMKM dan koperasi sebagai fondasi utama ekonomi rakyat.
Rakornas Kadin juga menjadi forum untuk memperkuat konsolidasi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mempercepat transformasi ekonomi kerakyatan.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, dalam sambutannya, menyebut UMKM dan koperasi adalah sokoguru ekonomi nasional yang selaras dengan amanat para pendiri bangsa. Ia menekankan, amanah Bung Karno dan Bung Hatta tentang kemerdekaan dan koperasi sebagai jembatan emas menuju kesejahteraan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata.
“Kadin hadir sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus naungan dunia usaha, termasuk UMKM dan koperasi yang jumlahnya mencapai lebih dari 60 juta pelaku dan 130 ribu koperasi di seluruh Indonesia,” ujar Anindya.(*)
