Surabaya (ANTARA) -
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Harisandi Savari mengingatkan pemerintah pusat agar pembangunan bandara internasional di berbagai daerah didasarkan atas kebutuhan nyata.
“Bandara internasional sebaiknya hadir karena kebutuhan, bukan hanya karena keinginan,” kata Harisandi di Surabaya, Senin.
Hal tersebut menanggapi rencana pemerintah membuka banyak bandara internasional demi mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Madura tersebut, tidak semua daerah memiliki kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta trafik penumpang yang cukup untuk menopang operasional bandara internasional.
“Mengelola bandara internasional tidak murah. Butuh anggaran besar untuk fasilitas, pengamanan, bea cukai, hingga operasional harian. Belum tentu semua daerah punya trafik penumpang untuk menutup biaya itu,” ujarnya.
Harisandi menilai prioritas pembangunan di sejumlah daerah justru masih pada infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan pendidikan.
“Lihat saja Bandara Kertajati di Jawa Barat. Berstatus internasional, tapi sempat mati suri karena rute luar negeri tak berjalan. Jalan tol ke bandara juga telat dibangun, akhirnya sepi,” tutur alumni Universitas Brawijaya itu.
Ia mencontohkan, Bandara Ahmad Yani di Semarang yang berstatus internasional namun mayoritas hanya melayani penerbangan domestik.
“Kalau tak ada dukungan potensi wisata, industri, dan konektivitas transportasi darat yang kuat, bandara internasional hanya akan jadi simbol, bukan solusi,” katanya.
Harisandi menyebutkan keberhasilan bandara internasional di daerah seperti Bali, Medan (Sumatera Utara) dan Makassar yang dinilai berhasil karena didukung potensi pariwisata, ekonomi, dan aksesibilitas memadai.
“Bandara internasional bukan sekadar gedung megah dan landasan panjang, tapi soal perencanaan jangka panjang, kesiapan SDM, dan sistem manajemen yang kompleks. Jangan sampai kita membangun sesuatu yang tidak terpakai,” ujarnya.
