Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mendorong PT Pertamina untuk mempercepat distribusi bahan bakar minyak untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, akibat penutupan jalur nasional Jember–Banyuwangi melalui Gumitir.
"Saya yakin Pertamina sudah turun ke lapangan, tinggal aksinya harus lebih cepat,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, situasi tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat dan berharap agar tersendatnya distribusi BBM tersebut bisa segera teratasi dengan gerak cepat Pertamina.
Sarmuji mengatakan kelangkaan BBM ini terjadi karena suplai ke Jember selama ini bergantung pada jalur distribusi dari Banyuwangi. Namun, dengan ditutupnya akses utama via Gumitir akibat perbaikan jalan, arus distribusi menjadi terganggu.
"Kalau jalur dari Banyuwangi terhambat, harusnya bisa segera dikompensasi dengan pengiriman dari Surabaya dan sekitarnya. Ini bukan saatnya menunggu. Kebutuhan BBM masyarakat tidak bisa ditunda," ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI tersebut.
Ia juga menyoroti lonjakan harga BBM eceran di lapangan yang dipicu kelangkaan pasokan BBM tersebut.
"Sekarang di sejumlah tempat, harga eceran BBM bisa tembus Rp17.000 sampai Rp22.000 per liter. Ini jelas memberatkan, apalagi bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha yang mengandalkan transportasi harian," lanjutnya.
Kelangkaan BBM itu memicu antrean panjang kendaraan roda dua maupun roda empat di hampir seluruh SPBU di Kabupaten Jember.
Kondisi tersebut terjadi karena pasokan BBM yang biasanya datang dari Fuel Terminal Banyuwangi terganggu akibat penutupan jalan nasional di Jalur Gumitir.
Kebutuhan BBM di wilayah Jember mencapai sekitar 700 kilo liter per hari. Saat ini, terdapat 41 SPBU di Jember dan 8 SPBU di Bondowoso yang terdampak langsung oleh gangguan distribusi akibat penutupan Jalur Gumitir. Penutupan jalur tersebut diperkirakan berlangsung hingga 24 September 2025.
Sarmuji menutup pernyataannya dengan meminta agar semua pihak, termasuk pemerintah daerah, ikut aktif memantau distribusi dan mencegah potensi penimbunan BBM di lapangan.
"Langkah antisipatif harus dipercepat. Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat keamanan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada oknum yang mengambil keuntungan di tengah situasi krisis seperti ini," tuturnya.
