Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 dapat menjadi momentum untuk memperkuat regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada anak.
“Anak-anak dalam kondisi apa pun butuh perlindungan kita. Mereka memerlukan orang dewasa untuk menenangkan, mendampingi, dan membimbing agar tumbuh optimal, baik secara fisik maupun psikis,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, di Surabaya, Rabu.
Memperingati HAN yang jatuh pada 23 Juli dengan tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045”, Hikmah menekankan pentingnya komitmen nyata seluruh pihak untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak.
Menurut dia, meskipun berbagai kemajuan telah dicapai, masih banyak kebutuhan anak yang belum terfasilitasi secara memadai, termasuk ketersediaan taman bermain dan ruang publik ramah anak di lingkungan sekitar.
“Jika kita kembali pada Konvensi Hak Anak, masih banyak poin yang belum optimal kita jalankan,” ujarnya.
Hikmah menambahkan, sejauh ini kebijakan dan anggaran pemerintah daerah umumnya masih terfokus pada isu kesehatan anak, seperti penurunan angka stunting serta Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB). Padahal, aspek mental dan spiritual anak juga memerlukan perhatian yang serius.
“Kita menghadapi tantangan besar di era digital. Cybercrime dan rendahnya literasi digital menjadi ancaman serius bagi anak-anak. Ini harus direspons melalui sistem jangka panjang, bukan sekadar program sporadis,” tutur politisi asal PKB tersebut.
Ia juga menyoroti masih rendahnya kesadaran keluarga dan lingkungan dalam pengasuhan anak, yang berdampak pada minimnya pendampingan emosional bagi anak-anak.
“Anak-anak tidak bisa dibiarkan tumbuh dalam situasi pengabaian. Mereka perlu dukungan penuh dari keluarga, sekolah, dan lingkungan. Kita butuh budaya parenting yang sehat,” katanya.
Lebih lanjut, DPRD Jatim turut mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian lebih kepada anak-anak berkebutuhan khusus, baik yang memiliki potensi luar biasa maupun yang menghadapi kendala perilaku.
“Kita tidak bisa menyamaratakan pendekatan. Anak dengan IQ tinggi maupun yang memiliki kendala perilaku perlu penanganan yang spesifik dan terencana. Bukan program dadakan,” ujar Hikmah.
