Madura Raya (ANTARA) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur terus berupaya melakukan penguatan anti korupsi terhadap para aparatur sipil negara (ASN) di wilayah itu melalui pola pelayanan transparan.
"Bagi kami, transparansi merupakan cara untuk menekan ruang gerak oknum dalam berupaya melakukan tindakan korupsi," kata Kepala Kemenag Pamekasan Mawardi seusai memimpin 'Apel Penguatan Anti Korupsi' di halaman Kantor Kemenag Pamekasan, Kamis.
Apel yang diikuti seluruh jajaran ASN di lingkungan Kemenag Pamekasan ini mengingatkan akan peran Kemenag sebagai institusi yang bergerak di bidang keagamaan agar menjadi teladan dalam hal mencegah praktik korupsi.
Mawardi menyampaikan, gerakan anti korupsi oleh lembaganya telah dilakukan 2004 dan sudah konsisten menghindari praktik korupsi, pungli, dan gratifikasi melalui berbagai strategi berkelanjutan.
"Dan apel seperti ini rutin kami lakukan setiap tanggal 17 dan tiap Senin. Hari ini, kami kumpulkan semua unsur dari pengawas, kepala madrasah, kepala KUA, hingga staf untuk bersama-sama menyuarakan semangat anti korupsi," katanya.
Orang nomor satu di lingkungan Kemenag Pamekasan ini lebih lanjut mengemukakan, ASN di lingkungan Kemenag harus memberikan teladan kepada publik dalam berupaya mencegah praktik korupsi.
Kemenag sebagai institusi yang membidangi keagamaan, memiliki nilai lebih dibanding institusi lain.
"Jika di Kemenag ada oknum yang melakukan korupsi, maka nilai moral institusi ini akan sangat jelek, bahkan bisa tidak dipercaya sama sekali oleh masyarakat," katanya.
Karena itu, ia meminta agar semua ASN menjadi teladan.
Pola pelayanan transparan yang bisa dikontrol semua kalangan perlu dilakukan, sehingga berbagai upaya yang mengaras pada tindakan menyimpang atau melanggar hukum bisa dicegah.
"Kami juga telah menetapkan SOP layanan berbasis online, seperti SIM-IZOP untuk izin operasional madrasah, izin majelis taklim, hingga pendaftaran haji,” katanya.
Strategi lainnya yang juga diterapkan dalam mencegah praktik korupsi dengan menerapkan sistem layanan satu pintu (PTSP) yang menjunjung transparansi.
Mawardi menegaskan bahwa semua layanan, kecuali yang bertarif resmi seperti haji dan nikah di luar kantor, adalah zero cost alias gratis.
“Semua layanan seperti legalisir, izin operasional, wakaf, sampai pembatalan haji itu nol rupiah. Tidak ada pungutan. Ini bagian dari budaya kerja kami,” ungkapnya.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap pegawai yang konsisten mendukung zona integritas, Kemenag Pamekasan memberikan penghargaan kepada tiga pegawai teladan, Hairiyah dari Seksi Hubungan Masyarakat, Safrawi sebagai Operator BMN (Barang Milik Negara), dan Saifullah dari Bagian Sarana dan Prasarana Kemenag Pamekasan.
“Bu Hairiyah di bagian Humas aktif menyuarakan zona integritas di medsos dan grup WA. Safrawi mendapat 7 penghargaan dari KPKNL karena konsisten mengamankan aset negara. Sedangkan Pak Mohammad Saifullah nyaris tak pernah libur, bahkan merawat taman sendiri setiap hari, termasuk Sabtu-Minggu,” kata Mawardi.
