Mentan sebut tak beri toleransi bagi pengecer pupuk nakal

Kediri (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi bagi pengecer pupuk nakal yang menaikkan harga jual pupuk terutama bersubsidi.

"Pengecer pupuk untuk tebu di seluruh Indonesia, juga untuk padi dan pangan untuk urusan subsidi, kalau coba menaikkan, izinnya kami cabut saat kami temukan," katanya saat kunjungan kerja di lahan HGU Jengkol di Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa.

Mentan mengungkapkan hal tersebut saat berdialog dengan petani tebu dalam kegiatan kunjungan kerja yang diikuti ribuan orang petani dari berbagai wilayah Indonesia tersebut.

Dalam kesempatan itu, dia menerima aduan petani bahwa ada yang mengeluhkan harga jual pupuk yang ternyata di atas harga eceran tertinggi. Padahal, pupuk itu adalah pupuk subsidi yang sudah ada ketentuan HET-nya.

Dia juga langsung berkoordinasi terkait masalah pupuk tersebut dan langsung dikoordinasikan untuk mencatat nama pengecer serta alamat yang bersangkutan.

Ia mengatakan, keputusan untuk mencabut itu dilakukan tanpa ada peringatan. Kebijakan ini juga dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menjaga swasembada pangan.

"Tidak ada peringatan, langsung kami cabut. Ini demi swasembada pangan. Indonesia menjadi lumbung pangan dunia," kata dia.

Mentan juga menambahkan Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan perintah untuk "menyelesaikan" para mafia, karena sering merugikan petani.

"Ini perintah Presiden tidak bisa ditawar. Beliau berpesan untuk 'menyelesaikan' mafia, 'menyelesaikan' para koruptor, meningkatkan produksi. Itu pesannya," kata dia.

Selain masalah pupuk, Mentan juga menyebut terdapat beberapa masalah lain yang terungkap dalam dialog tersebut. Beberapa di antaranya adalah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi karena data untuk masuk data di rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) juga sulit.

Selain itu, ada informasi bahwa penerima pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran. Terdapat penerima yang tidak punya lahan, dan saat jadwal pengambilan pupuk diambil. Ironisnya, pupuk bersubsidi itu justru dijual ke petani lainnya.

"Ada yang tidak terdaftar, ada yang dijual ke orang lain, kami perbaiki. Kami minta ke direksi menyelesaikan dua pekan paling lambat. Hal ini juga terjadi di petani seluruh Indonesia. Petani padi keluarganya 115 juta orang. Ini kalau petani tebu saya yakin bisa dua pekan selesai. Ini pokok permasalahannya sehingga produksi turun," kata dia.

Ia juga menjelaskan beberapa regulasi dari pemerintah untuk mendukung produksi pertanian di Indonesia, di antaranya adalah bunga KUR flat 6 persen per tahun, adanya subsidi bibit dari pemerintah. Untuk yang pertama diserahkan Rp200 miliar, kemudian juga menyiapkan Rp1,5 triliun agar harga pembelian di tingkat petani terjamin ke depan.

"Kami upayakan ke depan secara permanen. Kemudian regulasi masalah pupuk kami perbaiki," kata Mentan.

Sementara itu, dia juga berharap produksi gula juga makin berlimpah. Pemerintah menekankan untuk meningkatkan produksi eksponensial.

Saat zaman penjajahan, produksi gula Indonesia terbesar nomor dua di dunia, dengan produktivitasnya mencapai 14 ton per hektare. Namun, setelah merdeka, angka tersebut justru menurun menjadi hanya 4 ton per hektare.

Dia menyebut berbagai tantangan dihadapi mulai dari sisi regulasi, budi daya, dan lainnya. Pemerintah secara bertahap terus melakukan perbaikan.

"Semoga tiga tahun ke depan paling lambat empat tahun kita bisa swasembada. Dengan begitu bisa menghemat devisa sebesar Rp50 triliun, itu dari gula. Dan untuk white sugar atau gula putih tahun depan sudah target swasembada," kata dia.