Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menerapkan kebijakan pembatasan jam malam bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun mulai Kamis (3/7) sebagai upaya perlindungan dari potensi kekerasan, kriminalitas, dan pengaruh negatif lingkungan malam hari.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor 400.2.4/12681/436.7.8/2025 yang mewajibkan anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk tidak berkeliaran di luar rumah pada malam hari tanpa pengawasan orang tua.
"Pembatasan jam malam ini bukan untuk mengekang anak-anak kita, dan bukan untuk menghilangkan hak asasi mereka," ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Kamis.
Penerapan awal dilakukan melalui kegiatan patroli gabungan yang melibatkan jajaran perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya bersama TNI dan Polri. Sweeping gabungan digelar di sejumlah titik strategis termasuk fasilitas publik dan jalan protokol.
Patroli ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi didampingi oleh Dandim 0830/Surabaya Kolonel Inf Didin Nasruddin Darsono, serta jajaran dari Polrestabes Surabaya dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
Eri menegaskan kebijakan ini bukan bertujuan mengekang kebebasan anak melainkan langkah antisipatif untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman sosial.
Ia menekankan pembatasan jam malam ini justru harus menjadi alarm bagi orang tua agar lebih peduli terhadap aktivitas anak-anaknya, terutama di luar rumah pada malam hari.
"Setiap perbuatan yang positif, maka orang tua wajib mendukung. Tapi ketika kegiatan itu negatif maka orang tua wajib mencegah,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi penting seiring meningkatnya kasus kekerasan hingga keterlibatan anak dalam geng motor dan tawuran.
Melalui kebijakan tersebut, Eri ingin anak-anak Surabaya tumbuh dalam lingkungan yang aman dan kondusif.
"Yang kita lakukan adalah pembatasan agar anak-anak kita terlindung dari kekerasan, dari tempat-tempat yang bisa menyebabkan kegiatan negatif,” katanya.
Eri memastikan penerapan kebijakan ini menggunakan pendekatan humanis yakni anak-anak yang kedapatan melanggar jam malam tidak serta-merta diberikan sanksi melainkan dibawa ke kantor kecamatan untuk diberikan pembinaan lalu diantar pulang ke rumah masing-masing.
“Ketika menemukan anak-anak, kita kumpulkan, kita ajak ke kecamatan, lalu diantarkan ke rumahnya. Yang menerima adalah orang tua dan Satgas RW setempat. Itulah tugas kita bersama sebagai orang tua,” katanya.
Tak hanya itu, Eri menekankan pentingnya peran komunitas sehingga ia mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari Satgas RW, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga tokoh agama dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan lingkungan.
"Kalau Satgas RW dikuatkan, wilayah itu dikuatkan, akhirnya anak-anak tidak akan keluar pada malam hari dari kampungnya," ujar Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini.
Eri mengaku sering merasa sedih melihat generasi muda terjerumus dalam pergaulan bebas hingga menjadi korban minuman keras (miras) dan narkoba.
"Nangis kita ini kalau ada keluarga kita yang mohon maaf, pergaulan bebas, hamil di luar nikah. Tapi kita tidak pernah ingatkan anak-anak kita," katanya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memimpin apel persiapan sweeping jam malam untuk anak di kota Surabaya. (
ANTARA/HO-Pemkot Surabaya
Tak hanya memberlakukan jam malam, Pemkot Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga menguatkan Satuan Gugus Tugas (Satgas) di tiap RW untuk menjadi garda terdepan dalam pengawasan anak dan remaja di lingkungannya masing-masing.
Kebijakan itu pun juga diperkuat dengan pembentukan Satgas Kampung Pancasila di tiap RW sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/ 142/436.1.2/2025. Dalam struktur Satgas tersebut terdapat empat bidang yakni salah satunya Pokja Kemasyarakatan.
"Pokja Kemasyarakatan memiliki peran krusial dalam mengatur jam malam anak serta menyelenggarakan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), sosialisasi mitigasi bencana, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba (P4GN)," kata Eri.
Eri menyampaikan apresiasi kepada Kodim 0830/Surabaya, Polrestabes, dan Polres Tanjung Perak yang telah mendukung pemkot menerapkan kebijakan jam malam anak. Namun, ia kembali menekankan pentingnya kolaborasi semua elemen dalam mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan ramah anak.
"Untuk menghindari kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita melakukan kerjasama dengan semua elemen yang ada di Surabaya. Bukan hanya TNI-Polri, tapi juga Satgas di kampung, LSM, hingga komunitas kita ajak berbarengan," katanya.
Sebagai bentuk penyuluhan, Pemkot Surabaya melalui BPBD juga berencana menggunakan mobil keliling dengan pengeras suara untuk menyampaikan imbauan di pusat-pusat keramaian dan fasilitas publik. Pesannya jelas, anak-anak harus pulang ke rumah tepat waktu demi keselamatan mereka.
"Tujuan kita bukan untuk menghukum anak-anak, tapi memberikan cinta dan kasih sayang," katanya. (ADV)
