Pemkab Madiun Latih 2.772 Linmas Amankan Pilkada

Madiun - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, akan melatih sebanyak 2.772 personel perlindungan masyarakat (Linmas) untuk mengamankan jalannya pemilihan kepala daerah (pilkada) setempat yang akan digelar pada Mei 2013. Kepala Satpol PP Kabupaten Madiun Agus Budi Wahyono, Selasa, mengatakan, ribuan personel tersebut akan diambilkan dari tenaga Linmas) yang ada di desa-desa di wilayah Kabupaten Madiun. "Saat ini tenaga Linmas pembinaannya berada di bawah Satpol PP, dulunya berada di bawah Bakesbangpol dan Linmas. Masing-masing desa ada sekitar 30 tenaga Linmas," ujar Agus kepada wartawan. Menurut dia, personel Linmas tersebut nantinya akan ditempatkan di masing-masing TPS yang diperkirakan berjumlah 1.386 TPS. Masing-masing TPS akan ditempatkan dua orang Linmas. "Linmas ini nantinya bertugas membantu anggota kepolisian dan petugas lainnya untuk mengamankan jalannya pemungutan suara pada hari "H" pilkada. Mulai dari sebelum pemungutan suara, saat pemungutan suara, dan penghitungan suara," kata Agus. Ia menjelaskan, dana yang dibutuhkan untuk melatih ribuan tenaga Linmas tersebut mencapai Rp300 juta yang diambilkan dari dana APBD tahun 2012. Sedangkan dana untuk membayar tenaga mereka saat pengamanan akan dianggarkan pada APBD 2013. Pelatih atau instrukturnnya akan diambilkan dari anggota TNI dan kepolisian setempat yang berkompeten. Jadwal latihannya akan dibagi dalam tujuh gelombang karena jumlah personelnya cukup banyak. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Madiun Anwar Soleh Azarkoni mengatakan, persiapan Pilkada Kabupaten Madiun terus dilakukan. Saat ini pihaknya masih melakukan penyusunan anggaran pilkada. Sesuai alokasi Pemkab Madiun, pelaksanaan Pilkada Kabupaten Madiun diperkirakan mencapai Rp22 miliar hingga Rp23 miliar. "Anggaran sebanyak itu untuk dua kali putaran. Untuk putaran pertama pilkada akan dialokasikan sebesar Rp15,8 miliar lebih. Sedangkan putaran kedua sebanyak Rp7,6 miliar," kata Anwar. Anggaran tersebut paling banyak akan terserap untuk honorarium serta pengadaan barang dan jasa pilkada. Untuk tahap pertama, honorarium dan uang lembur penyelanggara pemilu mencapai Rp7,7 miliar, sedangkan belanja barang dan jasa sekitar Rp8 miliar lebih. Setelah penyusunan anggaran, KPU Kabupaten Madiun akan segera memulai tahapan Pilkada Kabupaten Madiun pada September mendatang, kemudian melantik PPK dan PPS. Pihaknya juga menunggu penyerahan DP4 dari pemkab. (*)