DPRD Kota Malang dukung penyediaan feeder tunjang Bus TransJatim

Malang Raya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mendukung penyediaan angkutan pengumpan atau feeder untuk menunjang operasional Bus TransJatim koridor Malang Raya.

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita di Kota Malang, Jawa Timur, Senin, mengatakan berdasarkan rancangan penataan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, angkutan feeder akan memanfaatkan unit angkutan kota (angkot) yang sudah ada di wilayah setempat.

"Rencananya nanti (feeder) menggunakan angkot, itu yang sedang dipersiapkan. Kami mendukung karena merupakan solusi terhadap persoalan transportasi," kata Amithya.

Dalam hal pembukaan koridor baru dari Bus TransJatim memang sepenuhnya berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Dengan begitu, kata dia, Pemkot Malang hanya mendapatkan tugas untuk menyiapkan sarana penunjang.

"Sehingga feeder ini eksisting dari angkot yang sudah ada," ujarnya.

DPRD Kota Malang pun mendorong Pemkot Malang agar mulai menyiapkan kajian pembentukan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan operasional angkutan pengumpan itu.

Pasalnya, langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat harus memberikan manfaat bagi para sopir angkutan kota.

"Pastinya kami akan mendorong ke arah itu (penyiapan regulasi). Bagaimanapun program ini tidak boleh tak memberikan dampak kesejahteraan bagi sopir angkotnya," ujar dia.

Selain untuk menunjang operasional Bus TransJatim, feeder dinilainya merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan kemacetan yang masih menjadi persoalan sentral di Kota Malang.

Apalagi, lanjutnya, Kota Malang yang merupakan kota pendidikan di Jawa Timur banyak menjadi jujukan bagi masyarakat dari luar daerah sebagai lokasi mengenyam pendidikan perguruan tinggi.

"Saya kira dengan adanya public transportation yang menggantikan kendaraan pribadi akan mengurangi volume kendaraan, dengan begitu persoalan kemacetan bisa ditangani," tutur Amithya.

Kendati demikian, kata dia, feeder akan bisa berjalan maksimal untuk mengatasi persoalan kemacetan, apabila Pemkot Malang mampu merancang titik pemberhentian di wilayah strategis.

"Bisa masuk ke wilayah yang memang menjadi titik kumpul masyarakat, supaya memudahkan masyarakat mengakses angkutan ini," ucap dia.