Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya mengutamakan pemberian fasilitas program produktif untuk memberdayakan masyarakat.
"Kalau periode-periode sebelumnya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada bantuan-bantuan langsung yang disebut bansos, kita ingin ke depan bantuan sosial ini harus bersifat pemberdayaan," kata Menko PM Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Hal itu dikatakannya dalam "Rembug Warga Koordinasi Pengentasan Kemiskinan" di Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Oleh karena itu Menko Muhaimin Iskandar menargetkan masyarakat Indonesia yang masih dalam usia produktif dan sehat tidak menerima bantuan sosial (bansos) secara permanen.
Menko Muhaimin Iskandar mendorong masyarakat Indonesia yang masih sehat dan produktif agar menjadi berdaya dan mandiri secara ekonomi untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan.
"Warga Indonesia yang menerima bansos maksimal 5 tahun, tidak boleh lebih dari itu. Setelah 5 tahun harus merdeka. Mandiri, kuat, kokoh, kecuali dua saja, manula sama disabilitas atau difabel, dua itu saja. Karena itu visinya seluruh jenis bansos kira-kira Rp500 triliun itu akan terus kita konsolidasikan, kita koordinasikan sampai pada level produktif memberdayakan," ujarnya.
Menko Muhaimin Iskandar menjelaskan paradigma pemberian fasilitas program produktif untuk pemberdayaan tidak bisa dijalankan apabila ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan tidak terbentuk.
Dia menegaskan seluruh pihak dan masyarakat harus terlibat untuk membentuk ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan.
"Tentu saja ini membutuhkan sinergi kolaborasi bisnis, proses cara kerja yang membutuhkan semua pihak terlibat," tutur Menko Muhaimin Iskandar.
Lebih lanjut Menko Muhaimin Iskandar mengatakan penggunaan paradigma baru tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia secara efektif.
